JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri dan dua Gubernur terkait dengan polemik 4 pulau yang ada di dekat kawasan Tapanuli Tengah, yang ternyata memang milik Provinsi Aceh.
Dalam rapat terbatas itu, Prabowo hadir dalam siaran virtual karena sedang berada di Singapura untuk kepentingan kunjungan kenegaraan. Sementara dari Istana Kepresidenan Jakarta, hadir dua Gubernur, yakni Gubernur Aceh Muzakir Manaf dikenal sebagai Mualem, dan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution.
Sementara menteri yang hadir dalam forum itu adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Kemudian hadir pula Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
“Di sela kunjungan kenegaraan, saya mengadakan rapat terbatas secara daring bersama Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Wakil Ketua DPR, Gubernur Aceh, serta Gubernur Sumatera Utara untuk membahas kesepakatan pengembalian empat pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Aceh,” kata Prabowo, Selasa (17/6/2025).
Kemudian, Prabowo langsung meminta masing-masing untuk menjabarkan tentang dokumen yang mereka miliki sebagai dasar dirinya akan mengambil keputusan. Dan berdasarkan paparan masing-masing, akhirnya Presiden pun mengambil sikap, bahwa 4 pulau yang dipolemikkan itu bukan merupakan wilayah administrasi dari Provinsi Sumatera Utara, melainkan Provinsi Aceh.
“Saya memutuskan bahwa empat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara resmi merupakan bagian dari wilayah administrasi Aceh,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan pengalihan 4 pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah administrasi Sumatera Utara agar segera dibatalkan dan dikembalikan menjadi hak milik administratif Provinsi Aceh.
Lantas, Presiden pun berharap polemik terhadap 4 pulau tersebut dapat disudahi. Tak perlu ada lagi persoalan yang tak perlu dimunculkan karena data-data yang ia terima sudah terang benderang bahwa secara administrasi, keempat pulau itu milik Aceh, bukan Sumatera Utara.
“Keputusan ini diambil berdasarkan laporan menyeluruh dari Kementerian Dalam Negeri dan diperkuat oleh data-data pendukung yang valid,” ujarnya.
“Saya berharap keputusan ini dapat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara,” pungkas Presiden Prabowo Subianto.
Gubernur Aceh Ucapkan Terima Kasih ke Prabowo
Sementara itu dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Mualem menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, bahwa 4 pulau yang sebelumnya dicaplok oleh Pemprov Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, akhirnya dikembalikan kepada Aceh.
“Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri, bahwa pulau-pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh,” kata Mualem.
Kemudian, ia juga meminta semua pihak untuk menyudahi polemik tersebut, sebab semuanya sudah tuntas atas perintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia juga menyampaikan salam rakyat Aceh kepada Prabowo, karena kebijakannya ini dapat memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi rakyat Aceh secara luas.
“Bagi rakyat Aceh terima kasih kepada Bapak Presiden, yang kita sayangi Bapak Prabowo Subianto,” ucapnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa polemik ini muncul setelah keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Di mana dalam keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada tanggal 25 April 2025 lalu tersebut, 4 pulau milik Aceh dialihkan ke Sumatera Utara.
