JAKARTA – Mantan jubir Prabowo di Kemhan, Dahnil Anzar Simanjuntak menyarankan agar semua pihak tak ada yang asal mengeluarkan statemen soal polemik 4 pulau Aceh yang diberikan Kemendagri kepada Sumatera Utara.
Hal ini disampaikan sebagai respons atas dinamika yang bergulir yang bisa memicu konflik tak semakin meruncing.
“Ada baiknya semua pihak tidak mengeluarkan statement yang provokatif terkait sengketa 4 pulau di Sekitar Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah,” kata Dahnil dalam stetemennya yang dikutip Holopis.com, Selasa (17/6/2025).
Saat ini, polemik tersebut akan diambil alih oleh Presiden Prabowo Subianto secara langsung. Oleh sebab itu, Dahnil pun mengharapkan semua pihak untuk bisa semaksimal mungkin menahan diri, sembari menunggu respons resmi dari Presiden.
“InsyaaAllah Presiden Prabowo akan memutuskan yang terbaik untuk Indonesia terkait hal tersebut,” ujarnya.
Di mana dalam inti pokoknya, mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah itu menegaskan, bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto nantinya adalah yang terbaik untuk merajut persatuan dan kesatuan Indonesia.
“Kita tunggu saja. Persatuan dan kesatuan Indonesia adalah yang utama,” pungkas Dahnil.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memutuskan empat pulau di kawasan Aceh Singkil masuk ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Adapun 4 pulau tersebut adalah ; Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Pengalihan status empat pulau ini termaktub dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang terbit pada 25 April 2025.
