Siaga 98 Puji Sikap Prabowo Cabut IUP 4 Perusahaan Pertambangan di Raja Ampat

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Koordinator Siaga 98, Hasanuddin menyampaikan dukungannya kepada keputusan pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, yang mencabut 4 (empat) izin usaha Pertambangan (IUP) oleh 4 perusahaan pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

“SIAGA 98 mendukung langkah tegas dan tepat dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) beberapa perusahaan tambang di Wilayah Raja Ampat,” kata Hasanuddin dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, keputusan Presiden yang diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merupakan langkah konkret, sekaligus memberikan kepastian hukum atas kegaduhan yang saat ini terjadi.

“SIAGA 98 memandang bahwa keputusan yang tegas dan cepat ini memberikan kepastian hukum terhadap status pertambangan nikel di kawasan tersebut,” ujarnya.

Lebih dari pada itu, aktivis 98 ini pun berpandangan bahwa kebijakan pemerintah ini pun mewakili aspirasi banyak pihak, baik dunia internasional, maupun dalam negeri terhadap pentingnya perlindungan kawasan konservasi dan ekosistemnya di Raja Ampat.

“Sikap tegas dan tepat ini menandaskan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” terangnya.

Bahkan jauh dari pada itu, Hasanuddin pun menilai bahwa Presiden Prabowo memang sangat komitmen dengan penjagaan kekayaan alam dari berabagai perusakan dan eksploitasi.

“Serta perlindungan terhadap sumber daya yang ada, yang dapat dan tidak dapat dieksploitasi untuk pembangunan yang berkelanjutan,” sambung Hasanuddin.

Pun demikian, Hasanuddin beraharap agar Presiden Prabowo Subianto segera memerintahkan kepada institusi penegak hukum agar melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang diyakininya ada di balik perijinan terhadap IUP-IUP yang saat ini telah dicabut oleh pemerintah.

“SIAGA 98 berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memerintahkan penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk menginvestigasi atau penyelidikan apakah ada peristiwa pidana korupsi, dan/atau tindak pidana lainnya terkait perijinan dan proses eksploitasi yang sudah berjalan,” tukasnya.

Terhadap alam yang sudah dikeruk dan rusak akibat aktivitas pertambangan, Hasanuddin juga meminta agar Presiden Prabowo segera menunjuk tim khusus untuk memaksa para perusahaan pertambangan untuk melakukan pembenahan dan konservasi.

“Serta memerintahkan perusahaan tersebut segera melakukan pemulihan terhadap kondisi alam pasca penambangan dihentikan,” pungkas Hasanuddin.