JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyampaikan sejumlah pandangan kritis dan konstruktif dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi dan UKM pada Senin (26/5).
Ia menyoroti pentingnya pemerataan dan penguatan program koperasi digital di desa melalui Kebijakan Desa Menjadi Pusat Pertumbuhan (KDMP), yang menurutnya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Visi Presiden jelas: membangkitkan ekonomi daerah, terutama desa, melalui koperasi. KDMP adalah wujud konkret dari cita-cita itu,” ujar Kawendra dalam keterangan yang dierima Holopis.com.
Kawendra mengapresiasi eksistensi KDMP yang kian mendapatkan perhatian, namun menekankan bahwa implementasinya masih belum merata. Dari target 80.000 koperasi desa, baru sekitar 40.000 yang terbentuk. Ketimpangan distribusi terlihat jelas di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), seperti Papua Pegunungan, yang baru mencapai angka 0,04%.
“Kalau program ini hanya dirasakan di kota besar dan belum menyentuh second city atau wilayah 3T, sayang sekali,” tegasnya.
Kawendra juga menekankan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih membumi kepada masyarakat desa. Ia menyarankan penggunaan bahasa sederhana (low context) serta penyediaan asistensi digital yang efisien untuk mendukung partisipasi masyarakat.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas SDM koperasi menjadi perhatian serius. “Kita perlu pikirkan sistem monitoring-nya juga. People, organization, system (POS) harus punya dashboard dengan key performance indicator (KPI) yang bisa diakses publik,” lanjutnya.
Dalam sesi tersebut, Kawendra menyampaikan beberapa usulan strategis agar KDMP menjadi instrumen ekonomi desa yang lebih progresif. Salah satunya adalah mendorong transformasi koperasi menjadi rural digital enterprise hub, yang mampu menghubungkan produk-produk desa ke pasar nasional bahkan internasional.
“Produk desa jangan cuma jadi konsumsi lokal. Kita harus pastikan bisa tembus pasar global,” tegas politisi muda tersebut.
Ia juga mengusulkan program regenerasi kader koperasi melalui Young Coop Leader, yakni program pembinaan pemuda desa yang sedang menempuh pendidikan tinggi agar kelak kembali membangun koperasi desanya.
Gagasan lainnya yang mencuri perhatian adalah pengembangan koopbon atau obligasi sosial desa. Instrumen ini diusulkan sebagai alternatif pendanaan koperasi, melibatkan kontribusi diaspora desa untuk mendukung kemajuan ekonomi kampung halamannya.
“KDMP harus jadi senjata rakyat di desa untuk hidup mandiri dan sejahtera. Bukan sekadar program, tapi bukti nyata keberpihakan negara terhadap ekonomi rakyat,” tutup Kawendra.
