HOLOPIS.COM, MAKASSAR – Wakil gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Fatmawati Rusdi mengapresiasi capaian penurunan angka Kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel.
Diketahui per September 2024, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 7,77%, turun 0,29 persen poin dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 8,06%.
Secara absolut, penduduk miskin berkurang 24.700 jiwa, menjadi 711.770 orang.
BACA JUGA
- Viral Curhatan Gadis Remaja di Bulukumba 2 Tahun Disetubuhi Ayahnya
- Bom Rakitan Meledak di Bulukumba, Satu Orang Tewas
- Kemenpeu Kucurkan Dana Rp 649 Miliar Buat Bangun Stadion Sudiang Makassar
- Perempuan Jadi Kurir Kartel Narkoba, Sabu Disimpan di BH dan Celana Dalam
- Delapan Sekolah Rakyat di Sulsel akan Diluncurkan Presiden Prabowo
Meski demikian, terjadi peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan dari 5,08% menjadi 5,21%, yang disebut Fatmawati sebagai indikasi perlunya pendekatan wilayah yang lebih kontekstual.
“Kabupaten Pangkep tercatat memiliki tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 12,41%, disusul Jeneponto (11,82%), dan Luwu (11,7%),”ujarnya Senin, (19/5).
Dia menambahkan, daerah lainnya yang juga masuk dalam sepuluh besar adalah Enrekang, Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Tana Toraja, Toraja Utara, Bone, dan Maros.
Dalam paparannya, Fatmawati menyebut kemiskinan di Sulsel bersifat multidimensional, yakni tidak hanya terkait pendapatan, tetapi juga kualitas hidup secara menyeluruh.
Faktor penyebab utama kemiskinan antara lain: Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, terutama di wilayah perdesaan dan kepulauan.
Serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, air bersih, dan sanitasi, Ketimpangan pembangunan antar wilayah, terutama antara perkotaan dan daerah terpencil.
kemurian ketergantungan pada sektor informal dan pertanian tradisional tanpa jaminan perlindungan sosial dan akses pembiayaan serta lemahnya koordinasi antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan.
Sebagai solusi, Pemprov Sulsel telah menyusun rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengusung visi “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”, dengan empat misi utama yang seluruhnya mendukung penanggulangan kemiskinan.
Fatmawati merinci strategi penanggulangan kemiskinan dalam tiga pilar utama. Pertama, Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, melalui, Layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi).
Bantuan sosial berbasis data kesejahteraan, Pembangunan rumah layak huni dan perlindungan kelompok rentan (Lansia, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga).
Kedua, Peningkatan Pendapatan Masyarakat, melalui Pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal; Pelatihan kerja bagi generasi muda; Akses permodalan usaha mikro dan pertanian berbasis teknologi.
Ketiga, Penurunan Kantong-Kantong Kemiskinan, melalui Intervensi wilayah berbasis data spasial; Penataan kawasan kumuh dan daerah tertinggal, Pembangunan infrastruktur dasar di wilayah terisolasi.
“Ketiga pilar ini perlu ditopang tata kelola yang terintegrasi. Sinergi pusat-daerah, data yang akurat, dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan,” tegas.
