HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menuai sorotan publik, setelah menyatakan batal memenuhi janji kampanye untuk memasang CCTV di seluruh RT/RW.
Dalam keterangannya kepada media pada Jumat (16/5), Pramono mengungkapkan bahwa skema pengawasan berbasis kamera akan diubah total bukan lagi pengadaan permanen di setiap lingkungan warga, melainkan melalui sistem sewa terpusat yang dikelola pihak ketiga.
“Hal yang berkaitan dengan CCTV tidak akan kita pasang seperti di RT/RW begitu, tetapi secara keseluruhan,” ujar Pramono seperti dikutip Holopis.com.
BACA JUGA
Ia menjelaskan, keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran.
Menurut Pramono, menyewa CCTV dari penyedia layanan jauh lebih murah dibandingkan pembelian dan pengelolaan secara mandiri oleh pemerintah daerah. Selain itu, biaya perawatan yang selama ini membebani APBD juga bisa dialihkan ke pihak penyewa.
“Dengan demikian, kebutuhan untuk CCTV tidak lagi menjadi pengadaan yang dilakukan oleh Pemprov, tetapi akan disewa. Karena sekarang ini jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli baru,” tegasnya.
Pramono juga mengklaim bahwa sistem ini lebih cepat untuk direalisasikan karena infrastruktur jaringan sudah tersedia sejak lama, tinggal ditentukan fokus pengawasan yang diinginkan.
Meski mendapat pro dan kontra, kebijakan ini disebutnya sebagai langkah adaptif di era digital. Namun, kritik tajam tetap muncul dari berbagai kalangan yang menilai bahwa pembatalan janji kampanye merusak kepercayaan publik.
