JAKARTA – Presiden ASPEK Indonesia (Asosiasi Pekerja Indonesia) Abdul Gofur menyatakan bahwa peringatan hari buruh internasional, 1 Mei 2025 adalah momentum yang tepat untuk menyuarakan tuntutan kaum buruh sekeras-kerasnya agar diperhatikan dan diakomodir oleh pemerintah.
Salah satu isu yang paling besar disuarakan adalah soal penghapusan sistem pekerjaan outsourcing hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT). Terlebih suara tuntutan buruh itu rencananya akan didengarkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan May Day oleh KSPI di area Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada hari Kamis, 1 Maret 2025.
“May Day oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas yang akan dihadiri oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, akan mengangkat enam isu perjuangan yang akan disuarakan oleh KSPI saat perayaan Mayday 2025, antara lain ; tentang Hapus Outsourcing, Sahkan RUU PRT, lindungi buruh dalam undang-undang ketenagakerjaan yang baru, wujudkan upah layak, sahkan RUU perampasan Aset, antisipasi atau cegah PHK Massal dengan membentuk satgas PHK,” kata Gofur, Selasa (29/4/2025).
Terkait upah layak, FSP ASPEK Indonesia menyikapi sangat serius karena selama ini kebijakan upah di Negara kita masih sebatas upah minimum baik itu ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota, padahal kita ketahui bersama bahwa buruh adalah elemen terbesar yang ikut membangun dan memajukan bangsa, atas dasar itu FSP ASPEK Indonesia menganggap Mayday tahun 2025 momen yang tepat untuk kaum buruh mulai fokus menuntut upah layak, bukan upah minimum.
“Selain keenam isu di atas, FSP ASPEK Indonesia akan mengangkat isu yang saat ini sedang terus diperjuangkan seperti hapuskan status kerja Kemitraan di PT. Pos Indonesia, karena sistem kemitraan sama dengan sistem perbudakan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan,” tuturnya.
Selanjutnya, Abdul Gofur juga akan langsung menyampaikan isu tersebut kepada Presiden RI untuk meminta sistem kemitraan dihapuskan di perusahaan Milik Negara PT. Pos Indonesia, karena banyak hak normatif yang diwajibkan oleh undang-undang ketenagakerjaan untuk dipenuhi kepada pekerja, tetapi tidak diberikan.
“Jika perusahaan negara diberikan kebebasan untuk melanggar undang-undang, bagaimana mungkin perusahaan swasta akan tertib menjalankan regulasi Negara,” tegasnya.
“Sistem kemitraan sangatlah tidak manusiawi bagi pekerja, dimana pekerja hanya dituntut kerja dengan sederet sanksi, tanpa mendapatkan hak dasar sesuai undang-undang ketenagakerjaan, seperti pekerja tidak diberikan hari libur untuk istirahat, tidak ada perlindungan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, upah jauh dibawah UMP/UMK, THR nol rupiah, dan masih banyak lagi aturan yang merugikan pekerja,” lanjut Gofur.
Oleh sebab itu, ia pun berharap bahwa Presiden RI Bapak Prabowo Subianto akan mendengar dan mewujudkan permintaan kami untuk hapuskan sistem kemitraan di PT. Pos Indonesia.
“Karena berulang kali saat berpidato, Prabowo Subianto menyampaikan secara tegas beliau tidak rela dan tidak mau melihat rakyatnya menderita, para pekerja yang notabene anak-anak bangsa sengsara karena sistem kerja yang merugikan para pekerja,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, bahwa ASPEK Indonesia merupakan Federasi Serikat Pekerja yang menjadi bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kepemimpina Said Iqbal. Rencananya, KSPI dan seluruh federasi di bawahnya, termasuk sejumlah Konfederasi lain akan menggelar peringatan May Day (Hari Buruh Internasional) di kawasan Monas, pada hari Kamis, 1 April 2025 lusa. Rencananya, dalam agenda tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan hadir.
