JAKARTA – Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, menyuarakan dukungan tegas terhadap langkah Gubernur Jawa Barat dalam memberantas tindakan premanisme yang mengganggu proyek strategis nasional.
Pernyataan ini merespons gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik BYD asal Tiongkok di kawasan industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat.
“Saya mendukung apa yang dilakukan Gubernur Jabar. Tumpas saja itu,” tegas Moeldoko, Selasa (22/4) di Jakarta.
Sebagai mantan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyoroti pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif, apalagi proyek BYD diproyeksikan menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN, dengan investasi jumbo senilai Rp11,7 triliun.
“Kita harus menciptakan iklim investasi yang sehat. Ini bukan hanya soal investor, tapi soal rakyat. Lapangan kerja akan terbuka. Jangan diganggu!” ujarnya.
Pernyataan ini memperkuat informasi yang sebelumnya diungkap oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, yang mengaku mendapat laporan langsung soal gangguan ormas bernuansa premanisme terhadap proyek pembangunan saat kunjungan ke China.
“Pemerintah harus tegas. Jangan sampai investor merasa tidak aman,” kata Eddy dalam unggahan video di Instagram, Rabu (23/4).
BYD, Game Changer Industri Otomotif Nasional
Investasi BYD di Subang tidak hanya menciptakan pabrik mobil listrik, tetapi juga membangun ekosistem EV nasional, mulai dari pusat R&D, fasilitas pelatihan, hingga teknologi hemat energi. Proyek ini berdiri di atas lahan seluas 126 hektare dan ditargetkan memulai produksi komersial pada awal 2026.
Produksi awal dirancang untuk 150.000 unit per tahun, dengan rencana ekspansi ke produksi baterai dan kendaraan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium. Penambahan kapasitas ini diprediksi akan membuka lebih dari 18.000 lapangan kerja langsung.
Dengan hadirnya BYD, terbuka peluang besar untuk transfer teknologi, keterlibatan UMKM lokal, dan akselerasi Indonesia menuju posisi sebagai pemain global dalam industri kendaraan listrik.
