JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono menegaskan, perekonomian Indonesia masih tetap kuat di tengah berbagai tantangan akibat perang tarif antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Hal itu sebagaimana disampaikan Thomas saat menyampaikan pidato dalam acara HSBC Summit 2025, yang berlangsung di Jakarta, pada Selasa (22/4).
Thomas menyampaikan, bahwa kinerja fiskal Indonesia terbilang cukup baik. Dimana kinerja APBN hingga 31 Maret 2025 telah mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp516,1 triliun, atau 17,2 persen dari target.
Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp620 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN. Artinya, hampir dua kali lipat dari total belanja bulan sebelumnya sebesar Rp348,1 triliun.
Sementara itu, defisit anggaran juga tercatat masih berada di angka 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.
“Kinerja ini menunjukkan perencanaan keuangan yang cermat dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian. Pemerintah telah dengan cepat beradaptasi dengan tantangan global,” ujarnya, yang dikutip Holopis.com, Selasa (22/4).
Lebih lanjut, Thomas menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mencapai 5,03 persen, dan pada kuartal IV-2024, PDB tumbuh 5,02 persen (yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan sektor manufaktur yang tumbuh positif.
Kemudian, dari sisi inflasi juga cukup terkendali di level 1,03 persen (yoy) pada Maret 2025, dan perdagangan Indonesia pada periode yang sama juga mencatatkan surplus selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
“Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif sehat dengan tingkat pertumbuhan 5,03 persen pada 2024,” kata Thomas.
Dia menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural.
Menurutnya, APBN 2025 akan difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas pemerintah seperti program makanan bergizi gratis dan koperasi desa,” ujarnya.
Pemerintah juga memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM), ketahanan pangan, energi, dan air, serta hilirisasi komoditas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Di bawah pemerintahan presiden Prabowo pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” pungkas Thomas.
