JAKARTA – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mendorong adanya kerja sama antara Indonesia dan Malaysia di sektor pendidikan keagamaan, khususnya dalam menyusun kurikulum pendidikan keagamaan yang lebih mencerahkan dan berwawasan luas.
Hal itu disampaikannya usai mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima kunjungan Deputy PM Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi di Istana Wapres, Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (21/4).
Menag menyampaikan, bahwa Malaysia dan Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yang sama-sama menganut mazhab Alussunnah Wal Jamaah, bahkan lebih spesifik lagi mayoritas bermazhab Syafi’i.
“Jadi kalau negara serumpun ini bekerjasama, itu bisa menyelesaikan banyak persoalan dan juga sekaligus memberikan penguatan untuk negara serumpun tersebut,” ujar Menag dalam keterangan persnya, seperti dikutip Holopis.com, Senin (21/4).
“Sebab kita dikenal sebagai negara yang moderat. Moderat artinya tidak radikal dan juga tidak liberal gitu kan,” imbuhnya.
Untuk itu, Menag mendorong adanya kerja sama antara Indonesia dengan negara tetangganya itu, untuk bersama menyusun kurikulum pendidikan keagamaan yang lebih mencerahkan wawasan umat muslim.
“Oleh karena itu, kita mencoba untuk mempertemukan nanti kurikulum pendidikan keagamaan yang mencerahkan untuk kawasan kita, yang memberikan penguatan,” ungkapnya.
Selain masalah kurikulum, Menag menyampaikan bahwa Indonesia juga mendorong sejumlah kerja sama di berbagai bidang lain, seperti masalah haji, dan persoalan fiqih lainnya.
Salah satu yang menjadi concern pemerintah yakni tentang pembayaran Dam, yakni denda berupa penyembelihan hewan ternak, yang wajib dilakukan oleh jemaah haji akibat larangan ihram atau meninggalkan kewajiban ibadah haji.
Menag menjelaskan, bahwa Pemerintah Indonesia telah mengusulkan kepada otoritas terkait di Arab Saudi agar pemotongan hewan ternak untuk pembayaran dam bisa dilakukan di Indonesia, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
“Saudi Arabia sebetulnya sudah mengizinkan. Jadi bayangkan 210 ribu kambing yang harus dipotong disana, kambing orang lain, nah kalau itu nanti dipotong di Indonesia sebanyak itu, kambing kita kemudian yang mengemarkan dagingnya semuanya adalah dari kita,” jelasnya.
“Nah jadi kita tinggal mempersembahkan wawasan mazhab syafi’i, mazhab ahlusunnah wal jamaah. Kalau itu dimungkinkan, Saudi Arabia memberikan izin untuk itu,” pungkasnya.
