JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyampaikan sejumlah poin kesimpulan yang telah disepakati bersama seluruh peserta rapat. Yang paling utama adalah pentingnya sinergi antar-lembaga dalam memastikan layanan ibadah haji tahun 2025 berjalan dengan maksimal, dan berorientasi pada kenyamanan serta keselamatan jamaah.
“Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama untuk segera menindaklanjuti berbagai evaluasi dan rekomendasi demi peningkatan kualitas layanan haji, mulai dari aspek transportasi, akomodasi, hingga layanan kesehatan,” ujar Marwan saat menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RAKER dan RDP) bersama mitra kerja terkait penyelenggaraan ibadah haji di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Kepala Pusat Kesehatan Haji, serta Direktur Utama maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air.
Dalam kesempatan itu, Komisi VIII juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif maskapai penerbangan nasional dalam menjamin ketepatan jadwal penerbangan, peningkatan kualitas layanan dalam pesawat, serta komitmen terhadap perlindungan hak-hak jamaah.
Dalam aspek kesehatan, disoroti pula kesiapan tenaga medis serta fasilitas layanan kesehatan haji, termasuk pelatihan dan kesiapan logistik medis yang harus dituntaskan sebelum keberangkatan jamaah.
Komisi VIII DPR RI juga mengingatkan seluruh mitra kerja untuk terus berkoordinasi secara intensif dan terbuka agar seluruh potensi kendala teknis dan non-teknis dapat diminimalisasi.
Rapat ini menjadi wujud pengawasan aktif DPR dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya memenuhi aspek regulatif, tetapi juga memberikan kepastian pelayanan yang bermutu tinggi bagi seluruh calon jamaah haji Indonesia.
Kemenag Klaim Persiapan Haji Nyaris 100%
Diberitakan sebelumnya, bahwa Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar, menyampaikan proses penyiapan layanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi sudah hampir selesai. Hal ini disampaikan Menag setibanya di Tanah Air usai kunjungan kerja ke Yordania.
Dari Yordania, Menag ke Arab Saudi untuk meninjau kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menurutnya, secara umum layanan di Arab Saudi telah siap untuk menyambut jemaah haji.
“Alhamdulillah, untuk urusan haji, Makkah dan Madinah itu sudah hampir 100% rampung,” ujar Menag di Badara Halim perdana Kusuma Jakarta Timur, Rabu (16/4/2025).
Saat di Saudi, Menag menggelar rapat koordinasi bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi. Dijelaslan Menag, tahun ini pemerintah memang menerapkan sejumlah langkah efisiensi dalam penyelenggaraan haji. Meski biaya lebih terjangkau, ia menegaskan bahwa kualitas layanan tidak akan menurun.
“Murah tidak berarti pelayanannya kurang. Justru kita akan menampilkan pelayanan terbaik dengan harga yang sangat terjangkau,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini Indonesia dikenal sebagai penyelenggara haji terbaik, dengan tingkat pelanggaran jemaah yang sangat rendah. Hal tersebut menurutnya disampaikan langsung oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi.
“Ini diakui sendiri oleh Kerajaan Saudi Arabia. Seperlima jamaah haji dunia berasal dari Indonesia, namun tingkat pelanggarannya sangat minim. Itu membanggakan,” tuturnya.
