JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menggarisbawahi terkait penghapusan kuota impor yang kini tengah diwacanakan pemerintah. Dia menegaskan, penghapusan kuota bukan berarti membuka keran impor sebanyak-banyaknya.
Arief menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu sudah diamanatkan dalam Undang-undang (UU) tentang Pangan.
“Jadi, Undang-Undang Pangan itu pokoknya pemenuhan kebutuhan adalah nomor satu dari dalam negeri. Kalau ada kekurangan, baru insufficient. Sambil kita meningkatkan produksi dalam negeri,” kata Arief dalam keterangannya , seperti dikutip Holopis.com, Jumat (11/4).
“Jadi, sekali lagi, bukan impornya dibuka sebanyak-banyak masuk ke sini,” tegasnya.
Selain itu, Arief juga meluruskan ihwal wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto tersebut, yang pada intinya bertujuan untuk mempermudah impor. Hal itu sudah berdasarkan perhitungan neraca komoditas.
“Jadi, kalau emang sudah ada angkanya, tentunya berdasarkan neraca, kan ada neracanya. Neraca itu maksudnya lebih melindungi para petani dan peternakan. Jadi, ada neraca komoditas. Ada angka-angka yang harus dihitung,” jelasnya.
Arief pun mengatakan bahwa tugas pemerintah selanjutnya adalah menentukan pihak mana saja yang mendapat keleluasan impor tersebut. Sebab sebagaimana arahan Presiden Prabowo, kebijakan tersebut tak terbatas hanya pada perusahaan tertentu.
“Tinggal ini masalahnya siapa yang mengimpor itu. Maksudnya, dibuka seluas-luasnya. Jangan terbatas pada 1-2 perusahaan saja, maksudnya Pak Presiden ‘kan itu. Nanti Pak Menko Pangan (yang menentukan), karena neraca komoditas itu ada di Menko Pangan,” terang Arief.
