JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya sejumlah langkah strategis dalam penanganan banjir yang terjadi.
Hal itu disampaikan dalam arahannya saat meninjau kondisi bencana banjir dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa Wapres menekankan perlunya langkah strategis dalam penanganan pasca-bencana banjir yang kali ini lebih berat dibandingkan kejadian sebelumnya pada November 2024 lalu.
Salah satu fokus utamanya adalah normalisasi sungai melalui pengerukan dan pengurangan sedimentasi guna memperlancar aliran air.
“Bapak Wakil Presiden sangat prihatin terkait dengan hal ini dan beliau menyampaikan pertama, masalah sungai itu juga harus dilakukan pengerukan, sedimentasinya,” kata Diana dalam keterangannya pada Sabtu (8/3).
“Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Bupati (Sukabumi) dan juga nanti (pemerintah) provinsi yang akan melakukan pengerukan terhadap sungai tadi,” lanjutnya.
Selain itu, lanjut Diana, Wapres mengimbau agar warga yang terdampak tidak kembali bermukim di daerah sempadan sungai demi menghindari risiko bencana serupa di masa mendatang.
“Dan nanti saya harapkan juga penduduk-penduduk yang di sekitar sempadan sungai, jangan kembali lagi di sempadan sungai tadi, biarkan sungai tadi, kalau bisa diperlebar. Dengan diperlebar maka jalannya air itu akan lebih leluasa, tidak mengganggu dan nantinya juga tidak berdampak kepada penduduk-penduduk yang diam di situ,” jelasnya.
Kemudian dari segi infrastruktur, Diana menyampaikan bahwa Wapres menginstruksikan percepatan perbaikan Jembatan Cidadap yang rusak agar arus transportasi, baik bagi warga maupun distribusi barang, dapat kembali berjalan lancar.
“Sementara ini supaya lebih bermanfaat, bisa difungsionalkan, nanti akan dipasang Jembatan Bailey dulu agar bisa difungsionalkan. Nanti secara permanen akan dilakukan setelah lebaran, akan ada penggantian jembatan tersebut,” tukasnya.
Menurut Diana, upaya relokasi warga yang bermukim di sempadan sungai juga turut menjadi perhatian, mengingat pentingnya mitigasi risiko untuk mencegah dampak bencana serupa di masa mendatang. Adapun pembangunan rumah untuk relokasi warga yang rumahnya rusak berat akan dilakukan oleh BNPB, sedangkan lahan relokasi disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
“Nah, daerah mencarikan lahannya, mungkin BNPB itu nanti akan membangunkan rumahnya. Nanti akan dihitung,” tutupnya.
