JAKARTA – Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dinilai sangat kental dengan bakat politik. Sebab itu, Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk membebastugaskan Listyo Sigit dari posisi Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Demikian disampaikan Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk ‘ Urgensi Reformasi Polri’ di Jakarta, Jumat (7/3). Menurut Ray, Listyo harus segera dibebastugaskan dari posisinya sebagai Kapolri saat ini agar bakat politiknya benar-benar tersalurkan.
“Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat dibandingkan bakat aparat penegak hukumnya. Oleh karena itu, saya berharap Presiden segera membebaskan Pak Listyo dari tugasnya sebagai Kapolri agar bakat politiknya benar-benar tersalurkan,” ucap Ray Rangkuti, seperti dikutip Holopis.com.
Dikatakan Ray, dirinya sudah lama mendorong agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dievaluasi. Namun, Ray menduga bahwa Listyo memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Disisi lain, Listyo saat ini dinilai masih dibutuhkan untuk menjadi titik temu antara Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi. “Tapi kayaknya kalau soal Pak Kapolri ini menjadi semacam titik temu gitu. Antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini bacaan politiknya lah ya,” ujar dia.
Ray menilai Listyo Sigit Prabowo sangat terampil dalam memainkan isu politik. Namun isu politik yang dimainkan tak terkait kenegaraan, tetapi politik kekuasaan. Sebab itu, Listyo disarankan membangun partai politik yang saat ini tengah digagas Jokowi.
“Bagus itu untuk melalui dia bersama Pak Jokowi mendirikan partai politik baru. Ketua umumnya adalah Pak Jokowi, Sekjen adalah Pak Listyo, cocok banget,” ungkap Ray.
Terkait pergantian Kapolri, Amnesty International telah menyampaikan aspirasi itu sejak Agustus 2024 lalu. Hal itu salah satunya berangkat atas dugaan represi oknum Polri terhadap warga sipil dan mahasiswa pada Agustus 2024 lalu.
Soal dugaan represi oknum Polri itu, Amnesty telah melakukan investigasi dan mengeluarkan rilis resmi.
Hasilnya, dugaan represi berbasis kekerasan itu dilakukan bukan oleh perseorangan anggota Polri, melainkan melibatkan institusi.
“Bagi kami berlaku eksesif dari kepolisian itu bukanlah berlaku perorangan. Karena hampir menjadi pola umum. Karena tanggung jawabnya ada pada institusi. Dalam hal ini tentu institusi adalah entitas yang abstrak. Harus di konkretkan siapa? Kapolri,” ujar Direktur Ekskutif Amnesty International, Usman Hamid dalam kesempatan yang sama.
Secara organisasi, kata Usman, Amnesty Internasional telah mendesak adanya hak angket atau hak lainnya yang bersifat penyelidikan dari DPR untuk meminta pertanggung jawaban Kapolri terkait hal tersebut.
“Nah sayangnya, DPR-nya hingga hari ini belum mengarah ke sana. Bahkan dalam kritik masyarakat dan mahasiswa terakhir kepada pemerintah, pemerintahan Prabowo dan juga kepada kepolisian Ketua Komisi III mengatakan “untung ada di Polisi”. Padahal itu hanya 4 hari setelah (oknum polisi mengintimidasi) kelompok Band Punk Sukatani,” ucap Usman.
Terkait hal itu, Amnesty Internasional berpandangan DPR kurang optimal di dalam menjalankan fungsi-fungsi kontrol dan pengawasan.
“Akibatnya tidak ada koreksi yang signifikan,” tutur Usman.
Usman Hamid dalam kesempatan ini juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya seusai dilantik pada (20/10/2024) yang menyatakan bahwa “Ikan Busuk dari Kepala”. Pasalnya pernyataan tersebut mengandung banyak interpretasi.
“Nah, ‘Ikan busuk dimulai dari kepalanya’. Apakah perlu Kapolri diganti? Kepalanya siapa? Kapolri itu atau Presiden? Kalau dibandingkan antara Kapolri sama Presiden, mana Kepalanya? Menurut saya kalau ikannya (busuk) sampai eksekutif, ya Presiden harus diganti. Tapi, kalau yang dimaksud ikannya adalah kepolisian, ya Kapolri harus diganti,”
ucap Usman.
Sementara itu, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menilai, semua Kapolri pasti memiliki persoalan dan prestasi masing-masing. Di tengah banyaknya kritikan terhadap Korps Bhayangkara, Menurut Anam Kapolri saat ini juga mempunyai prestasi. Salah satunya melahirkan sebuah Direktorat pelindungan anak dan perempuan.
Sebab itu, persoalan institusi Polri bukan hanya disebabkan oleh orang tertentu. Namun, jauh lebih luas yaitu soal perbaikan struktural dan kultural baik itu pendidikan maupun perbaikan sumber daya manusia di Institusi Kepolisian.
“Saya sih lebih bagus pergantiannya natural saja kayak sebelum-sebelumnya. Semua kepala kepolisian memang memiliki catatan yang baik yang positif, prestasi maupun yang masalah. Sehingga pergantian itu menjadi sesuatu yang sifatnya natural,” ungkap mantan Komisioner Komnas HAM itu.
