HOLOPIS.COM, JAKARTA – Politisi senior Partai Demokrat, Benny Kabur Harman menilai bahwa retreat adalah kegiatan yang resmi dilaksanakan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan sebagai ketua umum partai politik.
Hal ini merupakan reaksi atas ketidakhadiran ratusan kepala daerah baik dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota maupun Wakil Walikota dari PDIP dalam kegiatan retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Bahkan menurut Benny, ketidakhadiran para kepala daerah dari PDIP tersebut bisa dikategorikan sebagai pembangkangan.
“Jika ada kepala daerah yang tidak ikut kegiatan retret yang resmi diadakan Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan maka sikap kepala daerah seperti itu dapat dikategorikan sebagai tindakan pembangkangan atau insubordinasi terhadap beleid atau kebijakan pemerintah,” kata Benny dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025) seperti dikutip Holopis.com.
Ia mengingatkan bahwa saat disumpah oleh Presiden dalam pelantikan kepala daerah di Istana Negara Jakarta, Kamis 20 Februari 2025 lalu, seluruh kepala daerah sebenarnya diminta untuk mengabdi kepada rakyat, bukan kepada pimpinan partai politik.
“Peganglah sumpah atau janji sebagai kepala daerah yang diucapkan saat pelantikan,” ujarnya.
“Pemilihan langsung oleh rakyat bukan alasan untuk menolak beleid pemerintah pusat termasuk tidak hadir dalam acara resmi yang digelar pemerintah pusat,” sambungnya.
Benny K Harman yang juga anggota Komisi III DPR RI tersebut menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib tunduk pada konstitusi yang berlaku di Indonesia.
“Seturut tertib Konstitusi, Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik,” pungkas Benny.
