HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil ketua umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menilai bahwa ada kesalahpahaman terkait dengan retreat. Hal ini disampaikannya untuk merespons perintah Megawati Soekarnoputri yang melarang kepala daerah dari PDIP untuk ikuti retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
“Ini kan sebenarnya bukan program kepartaian, ini kan daerah-daerah itu kan Gubernur, Bupati, Walikota, ini kan dari hasil Pilkada, yang latar belakangnya itu beragam,” kata Fadli Zon di Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Ia menegaskan bahwa retreat tersebut adalah program pembekalan dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Sehingga program tersebut merupakan agenda negara yang dijalankan oleh Kementerian Dalam negeri terhadap para kepala daerah.
“Jadi harus dibedakan gitu ya,” ujarnya.
Fadli Zon pun menilai seharusnya para Kepala Daerah itu paham bahwa loyalitas mereka adalah kepada negara dan rakyat, bukan lagi kepada partai politik, sekalipun mereka berhasil mendapatkan jabatan tersebut berkat peran partai politik.
“Kalau terkait dengan negara, loyalitasnya harus kepada loyalitas negara,” tegasnya.
Sebab ada kalimat pepatah yang dia kutip dari Presiden ke 3 Amerika Serikat, yakni Thomas Jefferson. Di mana ia mengatakan, “My loyalty to the party ends where my loyalty to the country begins” (Kesetiaan saya kepada partai berakhir ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai).
“Jadi loyalitas kepada partai itu berakhir ketika loyalitas kepada negara itu dimulai,” tutur Fadli Zon.
Oleh sebab itu, ketika ada Kepala Daerah lebih patuh kepada pimpinan partai politik di tengah agenda negara, maka di situlah kenegarawanan seseorang diuji coba.
“Nah itu, kita akan lihat mana yang negarawan mana yang politisi,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP agar tidak menghadiri retreat yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
Hal ini sesuai dengan surat instruksi nomor 7294/IN/DPP/II/2025, bahwa alasan pelarangan ini didasari oleh sikap KPK yang menahan Sekjen PDIP Hasti Kristiyanto dalam kasus dugaan tindak pidana suap dan obstruction of justice.
“Kepal daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis surat instruksi harian Ketua Umum yang ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2/2025) kemarin.
Kemendagri Harap Kepala Daerah Berhalangan Kirim Utusan Ikuti Retreat
Sementara itu dalam paparannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, bahwa retreat Kepala Daerah penting dilakukan agar program pemerintah pusat dalam sinkron dengan pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota.
“Acara ini sangat penting, untuk memastikan program-program (pemerintah) pusat itu sinkron dengan program di daerah, RPJMD bisa diputuskan dengan cepat,” kata Bima Arya saat apel perdana retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
Karena pentingnya acara retreat tersebut, Bima Arya sangat berharap bagi Gubernur, Walikota maupun Bupati yang tidak bisa menghadiri, agar mengutus anggotanya untuk mengikuti retreat tersebut.
“Maka harus ada yang menggantikan dari kepala daerah yang tidak bisa hadir,” sambungnya.
Dalam retreat tersebut, Bima Arya menegaskan bahwa tidak hanya soal materi program pemerintah pusat, akan tetapi ada pembekalan lain yang berkaitan dengan kepemerintahan daerah, termasuk soal APBN dan sinkronisasi dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung juga pada saatnya kepada stakeholders di Kota, Kabupaten, atau Provinsinya masing-masing,” tuturnya.
Lebih lanjut, mantan Walikota Bogor ini pun menekankan bahwa kegiatan retreat juga tidak sekadar memahami program pemerintah, akan tetapi sinkronisasi dan juga saling silaturrahmi satu dengan lainnya.
“Program ini tidak saja untuk memahami program-program pusat, tetapi juga sinkronisasi pusat dan daerah, dan memberikan ruang bagi semua kepala daerah untuk saling mengenal satu sama lain,” pungkas Bima Arya.
