JAKARTA – Direktur Republik Politik Indonesia, Fernando eMas menyoroti langkah Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang mengintruksikan kepala daerah dari PDIP untuk membatalkan rencana mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Instruksi tersebut sebagaimana tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, yang terbit pada Kamis (20/2), menyusul penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
Dia menilai, instruksi tersebut seharusnya tidak keluar dari seorang petinggi partai yang juga pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, lantaran agenda retreat tidak ada kaitannya dengan ditahannya Hasto oleh lembaga antirasuah.
“Jadi kalaupun karena alasan itu berarti PDI Perjuangan, Ibu Mega tidak menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” kata Fernando kepada Holopis.com melalui sambungan telepon, Jumat (21/2).
Sebagai seorang yang pernah menjadi panglima tertinggi di Republik Indonesia, Fernando mengatakan, bahwa Megawati seharusnya menunjukkan jiwa negarawan dirinya dengan menghargai proses hukum yang sedang menimpa anak buahnya.
Alih-alih demikian, Megawati menurut Fernando justru menunjukkan jati dirinya sebagai tokoh nasional yang tidak memiliki jiwa negarawan, mengingat kegiatan retreat merupakan kegiatan non-politik di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jadi kalaupun ada upaya-upaya melarangi ataupun instruksi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terhadap kadernya, ya ini ya menunjukkan Ibu Mega tidak menghargai proses hukum,” tandas Fernando.
Sebagai informasi, bahwa retreat kepala daerah yang merupakan program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dijadwalkan berlangsung selama sepekan, yakni pada tanggal 21-28 Februari.
Dalam acara retreat ini, para kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto akan menerima arahan dan pembekalan dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju terkait program-program pemerintah pusat.
