JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Daerah di Indonesia untuk tidak menggunakan anggaran pendidikan dan dialokasikan ke program makan bergizi gratis.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI. Tito menegaskan bahwa anggaran makan bergizi gratis dipusatkan di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Oleh karena itu perintah Bapak Presiden kepada kami untuk anggaran yang di daerah ini yang semula menganggarkan untuk makan bergizi gratis, itu lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah,” kata Tito dalam pernyataannya pada Senin (3/2).
Hal tersebut dijelaskan oleh Tito, dikarenakan Presiden Prabowo tidak menginginkan adanya ketimpangan jika program makan bergizi gratis malah menggunakan anggaran yang bukan seharusnya.
“Karena sekolah jangan sampai buat dapur, kemudian sekolahnya, ruang utamanya malah tidak bagus, bocor dan lain-lain, kemudian kelengkapan sekolah, kursinya miring-miring, terutama sangat beliau menekankan sekali masalah toilet itu menjadi atensi kami. Toilet semua sekolah SD, SMP, SMA, harus baik, ” jelasnya.
Tito mengatakan Kemendagri telah berdiskusi dengan BGN terkait program MBG. Tito mengatakan daerah dapat menjadi mitra sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program MBG yang akan disewa oleh BGN.
“Kedua, mendorong masyarakat untuk mengintensifkan suplai yaitu peternak kemudian menanam untuk suplai kepada satuan pelayanan tadi,” terangnya.
Tito kembali menekankan agar dana pendidikan daerah tidak digunakan untuk program MBG. Tito menegaskan dana tersebut akan digunakan khusus untuk perbaikan sekolah.
“Khusus untuk anggaran yang sudah ada, anggaran pendidikan yang ada jangan digunakan untuk makan bergizi gratis, tapi digunakan untuk memperbaiki sekolahnya itu terutamanya toilet,” tuntasnya.
