JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengambil alih atau mencabut sejumlah izin usaha lahan di sejumlah wilayah di Indonesia.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut, setidaknya ada 18 perusahaan yang terancam Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 18 dicabut karena mereka tak kunjung memanfaatkan izin pengelolaan itu meskipun izin terbit cukup lama.
“Ada pihak yang swasta telah diberi izin memanfaatkan hutan tetapi tidak dimaksimalkan, sehingga Pak Presiden memerintahkan agar fungsi hutan dimaksimalkan,” kata Raja Juli pada Senin (3/2).
Raja Juli menyebut kawasan hutan itu tersebar dari mulai Aceh sampai Papua. Total luas kawasan hutan itu mencapai 526.144 hektare.
Selain itu, 18 perusahaan itu menerima PBPH cukup beragam yakni sejak 1997, 1998, dan ada juga yang sejak 2006 dan 2010.
Raja Juli menyebut kementerian telah menjalankan sejumlah prosedur sebelum pada akhirnya akan mencabut izin tersebut, di antaranya berkirim surat untuk menanyakan penggunaan izin yang diberikan, kemudian kementerian juga telah memberikan peringatan kepada mereka.
“Kami punya kriteria untuk mekanisme memperingatkan, bersurat dicek kembali sampai akhirnya saya akan cabut izinnya setelah mendapatkan izin dari Pak Prabowo,” kata Raja Juli.
Dia menambahkan kebijakan mencabut izin itu akan ditetapkan dalam peraturan menteri yang kemungkinan terbit secepatnya.
Jika izin itu dicabut, area-area hutan yang dapat dimanfaatkan lahannya itu akan menjadi hutan-hutan negara.
“Izin diambil alih negara menjadi hutan-hutan negara yang nanti bisa kita terbitkan kembali izinnya apakah dikelola BUMN, Danantara,” tuntasnya.
