JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengakui, bahwa belum ada lembaga manapun yang tertarik dengan program suntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Dia menyebut, program yang kerap digaungkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut masih terganjal pada biaya, yang diakuinya membutuhkan dana yang besar.
“Dijanjikan ada lembaga donor yang membiayai, mana ada, sampai sekarang belum ada, zero. Masa kita harus memaksa APBN atau PLN membuat bond baru lagi untuk membiaya itu,” katanya dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (30/1).
Baca juga :
Tak ada topik yang sama dalam seminggu terakhir.
Bahlil mengatakan, Indonesia bukannya tidak mau mempensiundinikan PLTU. Namun jika tidak ada dananya, maka langkah itu tidak mungkin bisa dilakukan.
“Kita mau, tapi ada uangnya dulu. Kalau enggak ada duitnya ya sorry bos kita harus memproteksi kebutuhan dalam negeri dulu,” katanya.
Bahlil mengatakan, Indonesia sendiri tengah dilanda dilema terkait transisi energi. Pasalnya, biaya untuk mengimplementasikan transisi energi tidaklah murah.
Ditambah lagi, Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang menginisiasi Paris Agreement justru hengkang dari konsensus tersebut. Sehingga menurutnya, transisi energi menjadi hal yang hampir diselimuti ketidakpastian.
“Kenapa? Karena energi baru terbarukan ini kan komitmen dari Paris Agreement. Yang menginisiasi Paris Agreement perlahan-lahan udah mulai mundur,” katanya.
“Saya jujur untuk mengatakan kita pada posisi yang sangat dilematis untuk mengikuti gendang ini. Kalau negara yang memikirkan ini saja mundur, masa kita yang follower mau masuk pada jurang itu,” pungkasnya.