JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, bahwa pemerintah akan terus berhati-hati dalam penambahan dan pengelolaan utang baru pada tahun 2025.
Dia menjelaskan, prinsip kehati-hatian itu bertujuan untuk memastikan stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga.
“Pembiayaan terus dijaga secara hati-hati dan terukur dengan terus memperhatikan outlook dari defisit APBN dan likuiditas pemerintah,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (24/1) seperti dikutip Holopis.com.
Baca juga :
- Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Akan Lebih Berhati-hati Tarik Utang
- Sri Mulyani Sebut RI Tak Bisa Jiplak Kebijakan Kontroversial Argentina Pangkas Gaji Pejabat, Begini Alasannya
- KSSK Klaim Sistem Keuangan Stabil di Tengah Gejolak Global
- Sri Mulyani Minta Maaf Implementasi Coretax Tak Sesuai Harapan
- Begini Alasan Pemerintah Ingin Hemat Anggaran Rp 306,69 Triliun Tahun Ini
Sri Mulyani juga menyebut pihaknya dalam mengelola utang juga akan memperhatikan aspek dinamika pasar keuangan yang terus meningkat, serta kesenjangan antara biaya utang dengan risiko utang.
Ia juga menyatakan, pihaknya akan terus mengoptimalkan pengelolaan peran APBN sebagai instrumen penting untuk memperbaiki distribusi pemerataan dan meningkatkan efisiensi dari perekonomian.
“Untuk melakukan stabilisasi, memperbaiki distribusi pemerataan dan meningkatkan efisiensi dari perekonomian,” kata Bendahara Negara tersebut.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut bahwa pada APBN 2024, tercatat defisit dari APBN mencapai Rp507,8 triliun atau setara 2,28 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“Defisit ini sesuai dengan Undang-Undang APBN 2024 dan jauh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya,” ujarnya.
Padahal dalam Undang-Undang APBN 2025, tercatat bahwa defisit ditargetkan sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
“Tingkat defisit ini dianggap moderat dan aman untuk mendukung transisi ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan dan kesehatan APBN,” pungkasnya.
