JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKJ melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyebut rencana penghapusan layanan Transjakarta Koridor 1 yang melayani rute Blok M – Kota batal dilakukan. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo usai menemani kunjungan DPRD DK Jakarta di koridor tersebut kemarin, Rabu (15/1).
“Terkait isu penutupan koridor 1 kami sampaikan bahwa tidak ada penutupan koridor 1,” kata Syafrin di Halte Cakra Selaras Wahana (CSW) Transjakarta, Jakarta Selatan.
Syafrin menambahkan, sejauh ini Pemprov DK Jakarta telah memiliki sejumlah kajian mengenai pola transportasi massal di Jakarta secara makro. Kajian tersebut, menurut Syafrin, akan dilanjutkan secara komprehensif dan paralel dengan pengembangkan sistem transportasi di Jakarta.
“Tahun ini kami akan melakukan kajian komprehensif, termasuk melakukan update terhadap kajian-kajian yang sebelumnya sudah dilakukan. Tentu kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta menjadikan angkutan berbasis rel sebagai backbone layanan angkutan umum massal Jakarta,” bebernya.
Kajian yang akan dilakukan rinci Syafrin nantinya akan meliputi pembangunan MRT Jakarta fase 2A rute Bundaran HI – Kota yang ditargetkan selesai pada tahun 2029, MRT Jakarta fase 3 timur-barat Cikarang-Balaraja, hingga LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome-Manggarai yang nanti akan diteruskan ke layanan Dukuh Atas yang terintegrasi secara utuh dengan semua angkutan umum massal Jakarta.
Sebagai tambahan, Syafrin awalnya beralasan, alasan munculnya wacana penghapusan rute Transjakarta Blok M-Kota. Ketika MRT Jakarta fase 2A beroperasi, jalur pada layanan Lebak Bulus-Kota akan menjadi sama 100 persen dengan rute Transjakarta Blok M-Kota. Oleh karena itu, rencana itu dipilih sebagai salah satu langkah menghemat pengeluaran APBD untuk subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) yang nilainya mencapai triliunan rupiah per tahun.
“Kita harus melakukan efisiensi pengelolaan dana PSO, dana Subsidi. Di mana, berdasarkan hasil kajian terhadap layanan angkutan umum massal yang sifatnya paralel 100 persen, otomatis akan ada dua subsidi di sana,” sebutnya.