JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah risiko dan ketidakpastian di 2025.
Terlebih, kata dia, ekonomi global di tahun diproyeksi masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi Covid-19, yakni hanya tumbuh 3,2 persen.
Tantangan tersebut meliputi volatilitas harga komoditas, suku bunga tinggi di negara maju seperti Amerika Serikat, serta pertumbuhan ekonomi China yang masih di bawah ekspektasi.
“Kita juga menghadapi tantangan perubahan iklim yang kita saksikan di banyak belahan dunia,” kata Airlangga dalam IBC Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Senin (13/1).
Kendati demikian, Airlangga meyakini Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi seperti tahun lalu, yakni di kisaran 5 persen.
Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand yang tumbuh sekitar 3 persen dan Korea Selatan yang tumbuh 1,5 persen, maka Indonesia masih termasuk menjaga pertumbuhan dengan baik.
“(Indikatornya) Kalau kita lihat dari indikasi PMI di bulan Desember, kita dalam pertumbuhan di mana ekspansi 51,2 persen. Selain itu, indeks konsumen serta indeks penjualan riil juga tumbuh positif,” kata Airlangga.
Indonesian Business Council (IBC) dalam laporannya menekankan pentingnya empat pendekatan yang perlu diambil oleh pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan menarik investasi.
Empat pendekatan tersebut meliputi reformasi tata kelola untuk meningkatkan kemudahan berusaha, kolaborasi swasta dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas sosio-ekonomi, meningkatkan industrialisasi melalui strategi hilirisasi, dan mendorong ekonomi hijau.
Chief Operation Officer IBC, William Sabandar mengatakan, pemerintah Indonesia akan melaksanakan misi besar yang sangat berat. Untuk itu, pihaknya percaya perlu adanya tata kelola dan inovasi.
“Dalam upaya besar ini, pada 2025 pemerintah baru akan mencari aliansi dan menarik investasi secara besar-besaran dan membutuhkan upaya yang kuat. IBC percaya untuk mencapai misi ini tata kelola harus direformasi dan inovasi harus dikejar,” ujar William.
William menambahkan tata kelola yang direformasi sangat dibutuhkan guna membangun kepercayaan, memastikan pencapaian program, dan mencegah kebocoran anggaran.
Sedangkan inovasi, kata dia, akan membantu membuka peluang tersembunyi dan membantu mengamankan daya saing regional Indonesia.