JAKARTA – Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa dana infak dan sedekah memiliki fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan zakat dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut merespons usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang mendorong agar pembiayaan Program MBG dapat memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
“Saya kira kalau zakat ini mungkin perlu lebih dirinci. Karena zakat ini harus diterima oleh kelompok-kelompok yang spesifik yang di dalam wacana fikih sebagai kelompok-kelompok yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat, tidak semua orang boleh ikut menerima,” ujar Gus Yahya dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Senin (13/1).
Menurut Gus Yahya, dana zakat diatur dalam fikih mengenai siapa saja yang berhak menerimanya, yakni delapan Asnaf. Jika dana zakat diarahkan khusus untuk anak-anak miskin, hal ini diperbolehkan.
Namun, karena sasaran MBG mencakup siswa, ibu hamil, hingga balita, diperlukan kajian mendalam agar kelompok penerima sesuai dengan delapan Asnaf.
“(Pemanfaatan) zakat harus dikaji lagi. Karena yang nerima siapa dulu ini. Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin bisa. Tapi kalau umum kemudian untuk semua orang (tidak bisa), ini untuk zakat memang harus lebih hati-hati,” jelasnya.
Sebaliknya, penggunaan infak dan sedekah dinilai lebih memungkinkan untuk mendukung MBG karena tidak terbatas hanya pada delapan Asnaf.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa anggaran MBG berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun pada 2025.
“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulhas.
Saat ini, DPR RI telah menyetujui anggaran MBG sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025. Program ini akan dimulai dari Januari hingga April dengan menyasar 3 juta pelajar.
Dari April hingga Agustus, jumlah penerima manfaat ditargetkan meningkat menjadi 6 juta, dan dari Agustus hingga Desember mencapai 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat.
“Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata Zulhas.