JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyayangkan sikap Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pencabutan Tap MPRS No. XXXIII/ MPRS/1967.
Menurutnya, naskah pidato Megawati tersebut patut diduga sebagai agenda adu domba antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke 7 Joko Widodo. Sebaba, pencabutan TAP MPRS nomor 33 tersebut sebetulnya dilakukan oleh pemerintahan era kepemimpinan Joko Widodo.
“Saya kita ini ada niat untuk mengadu-domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Apa sebenarnya yang ada di dalam hati bu Mega? Siapa yang nulis naskah pidato bu Mega, apakah Hasto ?,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Minggu (12/1).
Ia menilai bahwa kebencian Megawati kepada Joko Widodo seharusnya tidak perlu menyeret pihak lain. Sebab hal itu biarlah menjadi dinamika antara Megawati dan Hasto dengan Joko Widodo saja.
“Semua orang tahu kok, pencabutan itu Pak Jokowi yang melakukan. Bukan Pak Prabowo. Jangan bawa-bawa konflik kalian dengan menyeret Pak Prabowo di dalamnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur pun menilai bahwa PDIP sedang tidak dewasa dalam berpolitik. Sebab, berbagai cara dilakukan hanya untuk membunuh karakter Joko Widodo sebagai mantan kader PDIP sekaligus mantan Presiden RI.
“Saya paham bagaimana perasaan PDIP, ditinggal pas lagi butuh-butuhnya. Tapi kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. PDIP punya andil besar mengapa Jokowi akhirnya berpaling. Seharusnya saya kira PDIP perlu evaluasi, mungkin evaluasi Sekjennya karena selama ini dialah pembisik utama bu Mega,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ulama asal Malang Raya ini pun berharap ke depan PDIP tidak melakukan agenda-agenda adu domba semacam itu agar pemerintahan Prabowo Subianto bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi visi misi yang pernah disampaikan dalam kampanye Pilpres 2024 lalu.
“Harapan kita sih ke depan terjadi stabilitas nasional. Pemerintah mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga cita-cita Pak Prabowo dapat terealisasi. Pemberantasan korupsi, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, bahwa PDIP menggelar HUT ke 52 tahun di Sekolah Politik Partai PDIP di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada hari Jumat, 10 Januari 2025 siang.
Dalam acara tersebut, Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato kunci untuk seluruh kadernya di seluruh Indonesia. Saat sambutan, Megawati juga menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya pelurusan sejarah tentang sosok Presiden RI pertama, yakni Ir Soekarno. Di mana pada TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, pemerintah sempat menetapkan jika Soekarno pro dengan PKI.
Namun pada tanggal 7 November 2022, Presiden ke 7 Joko Widodo menyampaikan usulan tentang pencabutan TAP MPRS XXXIII tersebut sehingga klaim Bung Karno sebagai sosok yang pro terhadap PKI dibatalkan.