JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35 triliun untuk pembiayaan perumahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, yang membahas perihal program 3 juta rumah bersama sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dan stakeholder terkait di Istana Kepresidenan, Selasa (7/1).
Selain itu, terdapat pula anggaran untuk sektor perumahan, yang telah dialokasikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) senilai Rp 5,27 triliun.
“Dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 meliputi Alokasi Anggaran Kementerian PKP Rp 5,27 triliun, Pembiayaaan perumahaan dengan total Rp 35 triliun,” ujar Sri Mulyani, seperti dikutip Holopis.com dari unggahan di akun Instagramnya, Kamis (9/1).
Sri Mulyani merincikan, anggaran pembiayaan perumahan yang senilai Rp 35 triliun terdiri dari anggaran untuk program FLPP ( Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), yang senilai Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit.
Kemudian program SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) senilai Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit, serta program SSB (Susidi Selisih Bunga) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit.
“Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit,” ujar Sri Mulyani.
Sebagai informasi, target pembangunan 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, bahwa program 3 juta menyasar masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti penjual bakso hingga penjual sayur.
“Bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar usai Ratas, Selasa (7/1).
Dia menegaskan, kelompok sektor informal tersebut memang tidak punya gaji tetapi memiliki penghasilan. Nantinya, pemerintah akan melakukan supervisi guna memudahkan kelompok sektor informal tersebut mendapatkan rumah.
“Mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya,” kata Ara.
“Pemerintah sudah menyiapkan lahan-lahan untuk dibangun rumah. Salah satunya lahan sitaan hasil kejahatan korupsi,” ujarnya menambahkan.
Adapun sebagai informasi tambahan, bahwa ratas membahas target 3 juta rumah tersebut diikuti Menteri Perumahan Ara Sirait, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPKP Ateh, Wamenkeu Suahasil Nazara, dan Dirut BTN Nixon Napitupulu.