JAKARTA – Presiden ke-7 RI Jokowi (Joko Widodo) tidak terima dengan tuduhan Guntur Romli yang menyebutnya sebagai biang kerok desakan mundur Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Awalnya Jokowi mengakui bahwa dirinya memang melakukan pertemuan dengan Effendi Simbolon. Namun, mantan Wali Kota Solo itu menepis bahwa pertemuan tersebut membahas PDIP maupun Megawati Soekarnoputri.
“Silaturahmi biasa,” kata Jokowi dalam pernyataannya pada Kamis (9/1).
Jokowi bahkan juga menegaskan, dirinya sudah tidak sudi membicarakan apapun tentang PDIP setelah dirinya dipecat oleh partai pimpinan Megawati tersebut.
“Nggak ada (bahas PDIP). Gimana sih, sudah tidak kita kan sudah dianggap bukan bagian,” tegasnya.
“Jadi ya ngapain kita berbicara mengenai itu,” imbuhnya.
Mengenai desakan Megawati untuk mundur, Jokowi ogah untuk mengkomentarinya. Jokowi meminta hal tersebut untuk dikonfirmasi langsung kepada Effendi Simbolon.
“Tanyakan ke Pak Effendi ya, itu kan statement beliau. Ya itu terserah Pak Effendi, yang komentar sana kok ditanyakan ke saya, keliru lagi nanti kalau seperti itu,” kilahnya.
Sebelumnya diberitakan, juru bicara PDIP Guntur Romli memberikan reaksi terhadap desakan untuk mundurnya Megawati Soekarnoputri dari posisi Ketua Umum partai.
Desakan itu disampaikan eks kader PDIP Effendi Simbolon yang menganggap Megawati seharusnya malu dan mundur dari jabatannya pasca anak buahnya, Hasto Kristiyanto dijadikan tersangka kasus suap di KPK.
Guntur Romli kemudian malah melebarkan tuduhan bahwa apa yang disampaikan Effendi Simbolon adalah hasil buah pikirian pasca bertemu Jokowi.
“Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan,” kata Guntur Romli dalam pernyataaannya pada Rabu (8/1).
Guntur juga menganggap, pernyataan Effendi Simbolon mengonfirmasi pernyataan Megawati mengenai adanya pihak yang mau mengacak-acak partai.
“Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) partai,” ucapnya.
Kendati demikian, Guntur menuding bahwa ada sejumlah pihak yang tidak lagi menginginkan Megawati berada di kursi Ketua umum PDIP. Sehingga, muncul istilah order politik untuk mulai menjatuhkan Megawati.
“Maka kami semakin yakin, penetapan tersangka pada Saudara Sekjen (Hasto Kristiyanto) merupakan ‘orderan politik’ sebagai pintu masuk menekan Ibu Megawati mundur,” tudingnya.