JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menyampaikan apresiasi atas uji coba pelaksaan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Program makan bergizi ini sangat positif. Sebab pemerintah sangat concern dengan gizi anak-anak Indonesia,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Kamis (9/1).
Hanya saja melihat beberapa kasus menu yang cukup berbeda-beda di beberapa sekolah dalam pelaksanaan uji coba MBG tersebut, Habib Syakur mewanti-wanti agar regulasi pelaksanaan program tersebut bisa diperketat.
Sebab jangan sampai program yang baik justru memicu dua sisi negatif, antara lain ; disparitas menu makanan, dan praktik tindak pidana korupsi.
“Ada sekolah yang menyajikan nasi, tempe, tahu, dan satu kotak susu ukuran kecil. Ada yang pakai tempe, ayam, nasi, sayur, buah, dan sekotak susu ukuran sedang. Lantas, standar menu bergizi dari pemerintah pusat tuh apa itemnya. Ini yang perlu diperketat,” ujarnya.
“Jangan sampai perbedaan menu nanti memicu disparitas dan bahkan berpotensi praktik korupsi,” sambung Habib Syakur.
Lebih lanjut, ulama asal Malang Raya ini menyarankan agar uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis benar-benar memiliki dampak yang sangat baik bagi semua pihak. Salah satunya adalah dengan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sehingga mereka bisa semakin semangat dan aktif di sekolah dalam rangka kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Saya percaya kalau gizi anak-anak dipenuh dan dijaga dengan baik, Insya Allah mereka akan semangat belajarnya,” lanjutnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang melaksanakan uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.
Dalam paparannya, Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi mengklaim sejumlah daerah menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto untuk program makan bergizi gratis.
Program makan bergizi gratis resmi diluncurkan serentak di 26 provinsi kemarin. Badan Gizi Nasional merilis 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi dapur umum. SPPG tersebar di 26 provinsi di Indonesia dengan Jawa Barat menjjadi provinsi dengan jumlah titik lokasi SPPG terbanyak, yakni total 57 titik lokasi SPPG.
“Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu,” kata Hasan Nasbi saat dihubungi kemarin, 6 Januari 2025.
Hasan mengatakan setelah uang tersebut habis terpakai, program MBG akan menggunakan anggaran Rp 71 triliun alokasi APBN.