JAKARTA – Juru bicara PDIP Guntur Romli memberikan reaksi terhadap desakan untuk mundurnya Megawati Soekarnoputri dari posisi Ketua Umum partai.
Desakan itu disampaikan eks kader PDIP Effendi Simbolon yang menganggap Megawati seharusnya malu dan mundur dari jabatannya pasca anak buahnya, Hasto Kristiyanto dijadikan tersangka kasus suap di KPK.
Guntur Romli kemudian malah melebarkan tuduhan bahwa apa yang disampaikan Effendi Simbolon adalah hasil buah pikirian pasca bertemu Jokowi.
“Effendi Simbolon baru bertemu dengan Jokowi, mungkin itu hasil pertemuan mereka yang sama-sama pecatan PDI Perjuangan,” kata Guntur Romli dalam pernyataaannya pada Rabu (8/1).
Guntur juga menganggap, pernyataan Effendi Simbolon mengonfirmasi pernyataan Megawati mengenai adanya pihak yang mau mengacak-acak partai.
“Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mau mengawut-awut (acak-acak) partai,” ucapnya.
Kendati demikian, Guntur menuding bahwa ada sejumlah pihak yang tidak lagi menginginkan Megawati berada di kursi Ketua umum PDIP. Sehingga, muncul istilah order politik untuk mulai menjatuhkan Megawati.
“Maka kami semakin yakin, penetapan tersangka pada Saudara Sekjen (Hasto Kristiyanto) merupakan ‘orderan politik’ sebagai pintu masuk menekan Ibu Megawati mundur,” tudingnya.
Sebelumnya diberitakan, eks kader PDIP Effendi Simbolon mengaku prihatin dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap di KPK.
“Turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana ya,” kata Effendi Simbolon dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (8/1).
Effendi pun menegaskan bahwa dengan kasus tersebut membuat PDIP seharusnya melakukan evaluasi besar-besaran. Pasalnya, baru kali ini pejabat struktural PDIP menjadi pesakitan di KPK.
Bahkan, Effendi mendesak perlunya evaluasi kepengurusan PDIP termasuk posisi Ketua Umum yang sampai saat ini masih dijabat oleh Megawati Soekarnoputri.
“Harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya. Sudah waktunya-lah, sudah waktu pembaharuan yang total ya,” tegasnya.
“Karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan partai, itu kan diatur oleh UU Parpol, jadi harus dipertangunggjawabkan kepada publiknya juga,” sambungnya.
Effendi mengatakan Megawati harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas masalah hukum yang menimpa sekjennya dan berakibat pada citra buruk partai.
“Dia harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius masalah hukum, bukan masalah sebatas etika yang digembar-gemborkan,” ujarnya.
“Ini hukum, ya harus seperti Perdana Menteri Kanada aja mengundurkan diri hanya menyatakan bahwa ingin masuk ke negara bagian 51 saja,” tambahnya.