JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital dalam waktu dekat. Tujuannya tak lain adalah untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak dalam membayar pajak.
“Presiden sudah setuju untuk segera dibentuk Komite Percepatan Transformasi Digital,” ujar Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (7/1) seperti dikutip Holopis.com.
Dia menyampaikan, peningkatan kepatuhan pembayaran pajak dapat dilakukan melalui digitalisasi terhadap sistem perpajakan, dengan mengaitkan pada digital ID guna melihat profil wajib pajak, pembayaran digital (digital payment), hingga pertukaran data (data exchange).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kata dia, telah mengambil langkah strategis dengan meluncurkan sistem administrasi coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital.
Melalui sistem ini, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).
“Karena intinya percuma kita naikkan tingkat pajak kalau kepatuhannya tidak terjadi. Maka itu, kepatuhan lebih dahulu dan transformasi digital melalui pentingnya digital ID, digital payment dan data exchange,” kata Mari Elka.
Senada dengan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan kesiapan sejumlah kementerian dalam melakukan transformasi digital.
Dalam melakukan transformasi ini, Rini menuturkan sejumlah aspek penting yang harus menjadi perhatian salah satunya infrastruktur publik digital atau digital public infrastructure (DPI).
“Mudah-mudahan dengan pondasi ini nanti transformasi digital kita bisa membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” kata Rini.