JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan realisasi belanja negara tahun 2024 tercatat sebesar Rp 3.350,3 triliun, atau 100,8 persen dari target yang telah ditetapkan. Realisasi belanja negara tahun 2024 juga tercatat tumbuh 7,3 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Adapun belanja negara sebesar Rp 3.350,3 triliun tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.486,7 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp863,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menyampaikan, bahwa belanja negara 2024 tersebut dioptimalkan sebagai shock absorber dan agent of development di tengah perekonomian global yang masih dibayangi risiko dan ketidakpastian yang tinggi.
“Belanja negara adalah alat shock absorber dan juga adalah agent of development,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa 2024, seperti dikutip Holopis.com, Senin (6/1).
Sebagai shock absorber, terang dia, belanja negara melindungi rakyat dan menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai kebijakan. Salah satunya yakni bantuan pangan untuk memitigasi dampak perubahan iklim yang terjadi di tahun 2024, seperti El Nino.
Kemudian belanja negara juga digunakan untuk stabilisasi pasokan harga pangan untuk stabilisasi harga pangan, subsidi dan kompensasi energi untuk stabilisasi harga BBM, listrik, dan LPG. Lalu subsidi pupuk untuk melindungi dan meningkatkan produktivitas petani.
Belanja negara 2024 juga digunakan untuk membiayai bantuan sosial yang diberikan melalui program PKH, Kartu Sembako, PIP, PBI JKN untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta program KUR untuk meningkatkan akses dan pemberdayaan UMKM.
Dalam mendukung agenda pembangunan, belanja negara dilakukan melalui pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak, penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, pemberian dukungan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, serta dukungan proyek strategis nasional dan IKN.
Belanja negara yang telah terealisasi, sebagian memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di bidang kesehatan, sebesar Rp194,4 T digunakan untuk 96,7 juta orang penerima PBI JKN, 55,4 ribu orang ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan, 100 ribu balita mendapat makanan tambahan, 8,1 juta keluarga mendapat fasilitas dan pembinaan, jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN/TNI/Polri/penerima pensiun/veteran, dan pendanaan operasional untuk 10.072 puskesmas.
Di bidang pendidikan, sebesar Rp550,4 T digunakan untuk 21,1 juta siswa penerima PIP, 1,1 juta mahasiswa penerima KIP Kuliah, 1,6 juta guru penerima tunjangan profesi guru, 310 unit pembangunan madrasah dan sekolah keagamaan, 53,2 juta siswa penerima BOS, dan 58.597 mahasiswa beasiswa LPDP.
Di perlindungan sosial, sebesar Rp455,9 T antara lain digunakan untuk PKH lansia 4,2 juta orang, PKH disabilitas 353,1 ribu orang, PKH anak sekolah 7 juta anak, atensi anak 333 ribu orang, atensi korban bencana 11 ribu orang, penanganan bencana alam dan non alam 684 ribu orang, subsisi LPG 3 kg bagi 8,3 juta MT, subsidi listrik bagi 41,5 juta pelanggan, subsidi bunga Kur untuk 4,9 juta debitur, dan subsidi BBM bagi 18,5 juta KL.
Selain itu, belanja negara juga digunakan untuk penguatan transfer ke daerah untuk mendorong kualitas pelayanan publik, pengurangan kesenjangan antar pusat daerah, serta peningkatan kemandirian daerah.
“Ini melalui transfer ke daerah kita dan kita terus menguatkan kualitas belanja negara. Efisiensi terus kita cari. Fokus untuk program prioritas terus kita identifikasi. Dan sinergi antara belanja pusat dan belanja daerah terus kita pertajam,” ujarnya.
“Dan kebijakan belanja tersebut telah berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan yang kita lihat tadi. Penurunan kemiskinan, penurunan kemiskinan ekstrim, pengangguran yang turun, serta kesenjangan yang juga makin mengecil,” pungkasnya.
