JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendukung Hasto Kristiyanto untuk membuka video kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret sejumlah elite politik dan pejabat publik.
Hal ini disampaikannya setelah melihat postingan salah satu juru bicara DPP PDIP Guntur Romli yang mengklaim Hasto siap membuka sejumlah video tentang skandal hukum jika Sekjen DPP PDIP tersebut dijebloskan ke dalam penjara gegara kasus Harun Masiku.
“Bagus, kalau memang Hasto punya video itu ya buka saja, biar jelas siapa saja yang bakal menemaninya mendekam di dalam penjara,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Jumat (27/12).
Menurutnya, langkah tersebut sangat visioner, di mana Hasto akan membuka semua skandal hukum yang diklaim bisa menjerat banyak pejabat masuk penjara gegara kasus pelanggaran hukum.
Hanya saja ia mewanti-wanti kepada Hasto, agar memastikan videonya valid. Sebab, beberapa klaim yang pernah dinyatakan orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri tersebut ternyata tidak bisa dibuktikan validitasnya, bahkan ada yang sekadar framing hingga hoaks belaka.
“Yang penting sih videonya valid. Jangan sampai ini cuman gertakan sambal, apalagi hoaks. Bisa kena pasal tambahan tuh nanti. Selain di KPK, bisa diseret ke Kepolisian,” tuturnya.
Sejumlah materi yang disampaikan Hasto menurut Habib sebagai konten hoaks adalah, klaim bahwa perolehan suara Pilpres 2024 untuk paslon Ganjar Pranowo – Mahfud MD adalah settingan yang sudah diatur sebelum pencoblosan berlangsung, yakni sebesar 16%.
Bahkan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media nasional, Hasto menyebut jika dirinya memiliki data scientific investigation untuk melegitimasi klaim data hasil exit poll dan quick count internal itu.
“Kalau kita ingat klaim dia di Liputan6 itu kan sampai detik ini tak bisa dibuktikan, bahwa 16% suara Ganjar-Mahfud itu hasil rekayasa yang disiapkan, bahkan ada pengaturan di server KPU katanya. Artinya ini satu hoaks yang dilakukan Hasto dengan kesadaran penuh dan direncanakan,” tuturnya.
Hoaks selanjutnya adalah video Presiden Joko Widodo yang akan menggigit siapa pun melalui aparat penegak hukum. Narasi itu diciptakan Hasto sebagai upaya untuk menuding bahwa Presiden Jokowi akan melakukan intimidasi dalam konteks dukungan politik Pilpres 2024.
Padahal menurut Habib Syakur, video tersebut adalah pidato Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Bogor pada tanggal 13 November 2019.
Di mana konteks yang disampaikan Presiden Jokowi adalah memberikan peringatan agar tidak ada aparat dan aparatur pemerintahan yang melakukan main belakang dan mengganggu investasi hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
“Hasto sengaja melakukan doorstop dengan wartawan, lalu menyampaikan hal itu, dan mengambil HP lalu memutarnya di hadapan wartawan. Artinya lagi, ini sesuatu yang diskenariokan oleh Hasto kan,” tandasnya.
Yang teranyar, Hasto juga mengklaim bahwa sumber kekalahan calon kepala daerah yang diusung PDIP, khususnya di Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Utara, gegara peran lembaga negara yang ia labeli sebagai “Partai Cokelat”. Lagi-lagi menurut Habib Syakur, hal ini juga tidak bisa dibuktikan oleh Hasto secara pribadi maupun PDIP sebagai organisasi politik.
“Kemarin teriak-teriak parcok-parcok ikut terlibat di Pilkada sehingga calon-calon PDIP kalah. Ini juga klaim fatal yang sampai detik ini belum juga dibuktikan. Lagi-lagi ini klaim sepihak yang bisa berdampak pada disharmoni dan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada Polisi kita kan,” tukas Habib Syakur.
Oleh sebab itu, ia menilai bahwa klaim Hasto memiliki sejumlah video yang berindikasi bakal membuat banyak elite dan pejabat publik terseret kasus korupsi patut untuk dipertanyakan kembali.
Sebab, sejumlah klaim Hasto menurut Habib Syakur tak ada yang dapat dibuktikan dengan baik dan bertanggung jawab.
