JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para Ketua Umum (Ketum) partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada hari ini, Sabtu (28/12).
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, bahwa pertemuan tersebut menbahas sejumlah isu, termasuk kondisi ekonomi di akhir tahun, salah satunya soal kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
“Tadi yang umum-umum itu ngomongin tentang ekonomi di akhir tahun, termasuk ngomongin juga tentang kenaikan PPN dari 11 ke 12 (persen),” kata Dasco dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (28/12).
Ia menambahkan, bahwa topik politik yang dibahas dalam pertemuan antara Kepala Negara dengan para pimpinan partai KIM Plus itu menjadi bagian diskusi.
“Kemudian ngomong tentang situasi politik, tapi nggak ada yang spesifik, yang umum-umum saja gitu lho,” tambahnya.
Senada, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia juga mengatakan, bahwa pertemuan tersebut lebih banyak membahas mengenai isu-isu ringan menjelang pergantian tahun.
“Ada natalan ya, ya bahas biasa-biasa,” ucap Bahlil singkat dari dalam mobilnya saat meninggalkan lokasi.
Sebelumnya, Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai awal Januari 2025. Kebijakan kenaikan PPN tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Hal itu merupakan kesepakatan Pemerintah bersama DPR berupa kenaikan tarif secara bertahap, agar tida mendadak dan kelewat besar yang akan berdampak pada daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara berkembang dan anggota G20.
“PPN di Indonesia dibandingkan berbagai negara di dunia masih relatif rendah. Kalau dilihat, baik di negara-negara emerging atau dengan negara region, dan atau negara G20,” ujar Sri Mulyani.
