JAKARTA – Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol saat ini sedang dalam posisi yang tersulit selama masa pemerintahannya. Setelah dijadikan tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, ia pun kesal dan mengecam para lawan-lawan politiknya.
Ia mengatakan bahwa para lawan-lawan politiknya adalah para pendorong anti negara. Ia pun membela keputusan kontroversialnya, terkait mengumumkan darurat militer di Korea Selatan.
Yoon Suk Yeol mengklaim bahwa Korea Utara telah meretas pemilu di negaranya, karena itu lah ia perlu melindungi demokrasi.
“Saya akan berjuang sampai akhir,” kata Yoon Suk Yeol dalam sebuah pidato, dikutip Holopis.com, Kamis (12/12).
Kemudian, Yoon Suk Yeol mengaku bahwa ia akan terus berjuang dan pasrah dengan hasil apakah ia akan dimakzulkan atau nantinya diselidiki.
“Apakah mereka memakzulkan saya atau menyelidiki saya, saya akan menghadapi semuanya dengan jujur,” jelasnya.
Sekedar mengingatkan kembali Sobat Holopis, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi menjadi tersangka dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran konstitusi dan membuat kekacauan dalam beberapa hari belakangan ini di negeri ginseng tersebut.
Kepala Tim Penyelidikan Khusus Kejaksaan Park Se Hyun mengatakan bahwa timnya akan menyelidiki presiden yang diduga menyalahgunakan kewenangannya tersebut.
“Kasus ini melibatkan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk memprovokasi pemberontakan, dengan tujuan menganggu tatanan konstitusi,” kata Park Se Hyun.
Park Se Hyun kemudian menjelaskan bahwa ini sudah masuk terhadap kriteria pengkhianatan jika berdasarkan dari hukum yang berlaku di Korea Selatan.
Kronologi Kontroversi Yoon Suk Yeol
Presiden Yoon Suk Yeol langsung membatalkan penerapan darurat militer setelah baru saja mengumumkan bahwa negara tersebut dalam darurat militer untuk pertama kalinya setelah 50 tahun.
Keputusan mendadak Yoon Suk Yeol yang mengejutkan diumumkan pada pukul 23.00 malam waktu setempat. Ia menyebutkan adalahnya kekuatan anti negara serta ancaman dari musuh bebuyutan mereka, Korea Utara.
Tetapi tak lama kemudian, hanya dalam jarak waktu 6 jam, Yoon Suk Yeol tiba-tiba mencabut keputusan darurat militer tersebut.
Yoon Sook Yeo tiba-tiba membatalkan keputusannya setelah para anggota parlemen menentang deklarasi tersebut. Ia pun langsung menarik kembali pasukan militer yang sudah dikerakan.
Kondisi ini langsung mengundang kekacauan di antara masyarakat. Ada yang mengkritik dan menilai Presiden Yoon tidak tegas, ada pula kekhawatiran terkait terjadinya kudeta.
Sebagai informasi Sobat Holopis, terakhir kali Korea Selatan melakukan darurat militer adalah pada tahun 1979 setelah diktator militer Park Chung Hee terbunuh dalam kudeta. Kemudian darurat militer tak lagi dilakukan setelah demokrasi Korea Selatan pada tahun 1987.
