JAKARTA – Konsultan hukum PIK 2, Muannas Alaidid menyarankan agar Muhammad Said Didu meminta maaf secara terbuka atas semua tudingan buruknya yang dilontarkan terhadap PIK 2 dan PSN (Proyek Strategis Nasional).
“Semula publik tahu Said Didu menuduh dan membangun narasi negatif ke pengembang menggunakan semua akun media sosialnya dan sejumlah podcast yang didatanginya,” kata Muannas, Minggu (8/12).
Menurutnya, banyak sekali hoaks yang ditebarkan Said Didu atas PSN dan PIK 2 sehingga memicu persepsi negatif masyarakat kepada pemerintah dan pengembang PIK 2 tersebut.
Salah satunya adalah klaim Said Didu tentang PSN di PIK2 ternyata memiliki luas bukan 1.755 ha, akan tetapi 100 ribu ha.
“Bahkan dia mengklaim hasil investigasinya luasnya membuat publik tercengang, sebut melebihi Singapura, Jakarta dan IKN di Kalimantan. Bahkan tanpa dasar menyebut dengan PSN, PIK 2 ini bahayanya bakal dikuasai etnis tertentu, bukan tidak mungkin ini akan ada negara dalam negara,” jelas Muannas membeberkan narasi negatif dan hoaks Said Didu.
Pada intinya, Muannas menyebut bahwa Said Didu mengecam kebijakan pemerintah yang memasukkan proyek PIK 2 ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), sebab bakal terjadi penggusuran paksa, perampasan tanah rakyat dan menetapkan harga semau pengembang atas dasar PSN.
“Dia menyebut lewat PSN oligarki telah menggunakan ‘tangan negara’ untuk menekan rakyat. belakangan podcatsnya dengan Hersubeno Arief itu dihapus dari channel Youtubenya, meski fitnahnya sudah tersebar kemana-mana,” paparnya.
Di sisi lain, ia juga menyayangkan ketika pihak Said Didu yakni Ida Kusdianti yang tidak hadir dalam upaya advokasi warga bersama Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai. Padahal jika benar ada masyarakat yang tertindas gegara pembangunan PIK 2 dan PSN, bisa dimediasi melalui forum tersebut pada hari Sabtu, 7 Desember 2024.
“Utusan Said Didu ini faktanya tidak juga hadir dan datang ke lokasi PSN bersama korban sesuai yang dijanjikan,” tandasnya.
“Melihat situasi itu tentu Said Didu sangat khawatir bahwa fitnah dan kebenciannya selama ini terus menyerang pengembang PIK 2 benar adanya,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Muannas pun menyarankan agar Said Didu segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas semua kebohongan yang dibuat selama ini.
“Said didu sebaiknya minta maaf ke publik atas kegaduhan dan fitnah yang dibuat selama ini berkaitan dengan PSN PIK 2,” tuturnya.
Jika tidak, maka ia ingin memastikan proses hukum dugaan ujaran kebencian dan berita bohong yang dibuat Said Didu akan dilanjutkan di Polres Tangerang agar ada kepastian hukum di balik kegaduhan ini.
“Atau Polres Tangerang kembali menindaklanjuti laporan sejumlah kepala desa yang tergabung dalam APDESI terhadap Said Didu dengan menangkap pelaku, apalagi kasus itu sudah naik ke tahap penyidikan,” tukasnya.
PSN Bukan Proyek Komersil PIK 2
Lebih lanjut, Muannas Alaidid menjelaskan bahwa PSN yang ada di kawasan Tangerang tersebut sebenarnya merupakan kawasan Tropical Coastland. Maka tak hayal kawasan itu banyak ditemukan pohon mangrove.
“Pengembangan wilayah berbasis hijau di atas lahan perhutani dengan luas lebih kurang 1.755 Ha dinamakan Tropical Coastland, serta ditujukan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau untuk meningkatkan attractiveness bagi wisatawan, bukan untuk pemukiman atau real estate,” tutur Muannas.
Lantas mengapa ada pengembang PIK 2 di kawasan tersebut. Sebab kata Muannas, pemerintah pusat memberikan amanat kepada pihak Agung Sedayu Group untuk membangun kembali kawasan hutan Manngrove yang ada di area PSN.
Hal ini juga merupakan wujud CSR (Corporate Social Responsibility) yang dimiliki oleh pengembang.
“Pemerintah kasih ke PIK 2 untuk dikelola karena lahan manggrovenya sudah kritis dan rusak agar ditanam ulang, tersisa manggrove 91 ha menjadi 515 ha untuk diubah menjadi wisata terbuka untuk umum dengan anggaran sepenuhnya ditanggung pengembang,” paparnya.
