Presiden Prabowo Perintahkan Pembantunya “Puasa” Untuk Lima Tahun ke Depan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pihaknya mampu untuk mengatasi kebocoran anggaran yang kerap terjadi selama ini.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh pejabat untuk mulai bisa memangkas anggaran yang dianggap tidak penting.

“Gubernur bupati semuanya harus bekerja walikota. Sudahlah acara-acara yang tidak penting kurangi. Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa ini rapat harus di hotel di mana gitu?” ucap Presiden Prabowo di NTT pada Rabu (4/12).

Presiden Prabowo kemudian menyinggung anggaran perjalanan luar negeri para pejabat Indonesia yang menghabiskan banyak anggaran. Oleh karena itu, dirinya berencana memangkas anggaran tersebut hingga 50 persen.

“Saudara-saudara hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat 3 miliar dolar. Saya minta dikurangi 50% saja,” tukasnya.

Dengan penghematan anggaran tersebut, Presiden menyebut banyak manfaat yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Kalau bisa dikurangi 50% artinya kita bisa menghemat Rp15 triliun. Rp15 triliun itu berapa bendungan? berapa irigasi? berapa SD yang bisa kita perbaiki? berapa anak sekolah bisa kita kasih makan?,” bebernya.

Oleh karena itu, Kepala Negara ini pun kemudian meminta para pembantunya untuk tidak memanfaatkan jabatannya dan foya-foya ke luar negeri dan memboroskan anggaran.

“Tolonglah para menteri puasa dulu, puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat satu setengah miliar dolar dari perjalanan saja saudara-saudara tapi bayangkan itu apa yang kita bisa,” tukasnya.

Presiden bahkan mengakui bahwa dirinya sebenarnya sudah memerintahkan Sri Mulyani cs untuk mulai menyisir program kementerian yang dianggap hanya memboroskan anggaran.

“Saya tapi sudah perintahkan Menteri Keuangan, wakil menteri keuangan teliti semua program diteliti diteliti ternyata cukup besar penghematan cukup besar tapi saya tidak umumkan di sini supaya kita tidak cepat puas,” ujarnya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo kemudian mengingatkan kepada para kepala daerah terpilih untuk bisa mengikuti aturan tersebut demi kepentingan masyarakat luas.

“Jadi saya mohon juga kepada Gubernur terpilih Bupati terpilih, ketat, efisien kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung nggak usah terlalu banyak seminar. Kita sudah tahu kesulitan rakyat iya kan?” pungkasnya.