JAKARTA – Gedung Putih atau White House membela Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memberikan pengampunan hukum terhadap anaknya, Hunter Biden yang tersandung masalah terkait dugaan pelanggaran pajak dan kepemilikan senjata.
Terlepas dari kontroversi yang terjadi di antara masyarkat Amerika Serikat, Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa Joe Biden yakin bahwa musuh-musuh politiknya akan terus mengejar Hunter Biden, dan tak akan pernah berhenti mengejarnya.
“Salah satu alasan presiden memberikan pengampunan adalah karena sepertinya lawan politiknya tidak akan melepaskannya (Hunter Biden). Tampaknya mereka tidak akan melanjutkan,” jelas Karine, dikutip Holopis.com, Selasa (3/12).
Karine juga mengatakan bahwa Joe Biden sebenarnya percaya dengan sistem peradilan di Amerika Serikat, namun ia juga percaya bahwa anaknya bisa dikucilkan secara politik.
“Ada dua hal yang mungkin benar, presiden memang percaya pada sistem peradilan dan Departemen Kehakiman, dan dia juga percaya bahwa putranya dikucilkan secara politik,” kata Karine.
Keputusan mengejutkan dari presiden tertua AS itu dikecam oleh Partai Republik. Sementara Partai Demokrat mengakui bahwa keputusan Joe Biden tersebut memang bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap mereka.
Reaksi Partai Demokrat dengan Keputusan Joe Biden
Pengumuman ini pun memunculkan kontroversi di antara masyarakat Amerika Serikat. Apalagi saat Biden dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, ia bersumpah akan memulihkan integritas sistem peradilan yang menurut Partainya yaitu Demokrat, sudah diacak-acak oleh Donald Trump.
Anggota Kongres Partai Demokrat Maryland Glenn Ivey mengatakan ada kekhawatiran bahwa Hunter Biden akan mendapatkan tuntutan yang tidak adil dan ada keinginan yang kuat untuk melindungi Hunter.
“Saya tahu ada sentimen yang sangat kuat dan keinginan untuk melindungi Hunter Biden dari tuntutan yang tidak adil,” kata Glenn, dikutip.
Ia kemudian mengatakan bahwa hal tersebut akan digunakan untuk menyerang mereka ketika mereka akan memprotes masalah serupa di pemerintahan Donald Trump.
