SINGAPURA – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan peningkatan aksesibilitas bagi para pelaut. Peningkatan ini ditandai dengan peluncuran Pelayanan Electronic Seafarers Identity Document (e-SID) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura (30/11).
Peluncuran ini dihadiri langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Plt. Atase Perhubungan di KBRI Singapura, Direktur PT. Ardi Arta Pratama, perwakilan pelaut Indonesia yang bekerja di Singapura serta perwakilan instansi terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan SID secara simbolis kepada perwakilan pelaut Indonesia yang bekerja di Singapura.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Hendri Ginting menyampaikan, e-SID ini memiliki banyak kegunaan bagi para pelaut Indonesia khususnya yang terdaftar di Singapura. Berdasarkan catatan kata dia, terdapat sebanyak 36.167 pelaut yang terdaftar.
Melalui dokumen e-SID, pera pelaut memiliki akses tanpa Visa ke pelabuhan internasional, pengakuan identitas sebagai pelaut/pekerja maritim yang sah, kemudahan proses repatriasi/pemulangan pelaut (Off Hire), kemudahan pelindungan hukum internasional dan keamanan data yang lebih tinggi menggunakan biometric sidik jari berstandar internasional.
“Jika pelaut menghadapi kendala atau menemukan hal yang tidak sesuai selama proses penyerahan, kami sangat mendorong para pelaut untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar segera ditangani,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Holopis.com, Minggu (1/12).
Perlu diketahui, e-SID sendiri merupakan sebuah dokumen identitas resmi yang dirancang khusus untuk pelaut, sesuai dengan standar internasional yang diatur dalam ILO Konvensi No. 185. Dokumen ini berfungsi untuk memfasilitasi mobilitas pelaut di perairan internasional, memungkinkan akses yang lebih mudah ke pelabuhan, serta memastikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka.
Beberapa aspek penting yang menjadi fokus pengawasan dalam penyerahan SID meliputi verifikasi data yang akurat, distribusi yang tepat sasaran, pencatatan dan pelaporan yang transparan, responsif terhadap kendala di lapangan dan pengawasan lanjutan untuk memastikan bahwa dokumen ini benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya di berbagai pelabuhan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
