Kaka Suminta Apresiasi Kerja Aparat Amankan Pilkada 2024

JAKARTA – Sekjen KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Kaka Suminta mengatakan bahwa salah satu aspek keberhasilan Pilkada 2024 adalah kinerja dari aparat keamanan, termasuk dari unsur Polri.

“Bahwa dari sisi keamanan tetap kita apresiasi ya,” kata Kaka, Senin (2/12).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada 2024 serentak sudah cenderung lancar. Walaupun ada beberapa aspek yang menjadi catatan, termasuk kondisi alam dan beberapa hal yang menjadi pengganggu pelaksnaan pemilu.

“Kalau dari sisi keamanan relatif terkendali, dari sisi teknis kepemiluan hampir tidak ada permasalahan dengan logistik. Ada sih, tapi dianggap tidak (terlalu bermasalah),” ujarnya.

Dalam pilkada 2024, ada juga sejumlah wilayah yang harus melaksanakan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena faktor teknis, keamanan dan force majour lainnya. Hanya saja sebagai pemantau independen, persentasenya masih sangat kecil.

“PSU juga mungkin 200-300 lah ya di 22 provinsi itu dari sisi jumlah TPS yang setengah jutaan, itu sebuah angka yang bisa dianggap baik,” tandasnya.

Oleh sebab itu, kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada 2024 ini dianggapnya cukup baik dan terkendali.

“Ada yang perlu kita apresiasi dan harus ada yang kita perlu perbaiki begitu,” paparnya.

Kondusifitas Pasca Pemilu

Di sisi lain, Kaka pun mengatakan bahwa pasca Pilkada 2024 akan terjadi kondusifitas. Semua masyarakat akan kembali guyub dan rukun pasca bersitegang karena perbedaan pilihan politik.

Hanya saja semua itu bisa dicapai ketika para elite politik dan peserta Pilkada 2024 menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik.

“Saya pikir semuanya akan sangat tergantung pada elit sebenarnya, masyarakat kita ini kalau kita perhatikan dari proses pemilu sejak reformasi ini hampir tidak mempunyai potensi yang disparitas berlebihan,” tutur Kaka.

Oleh sebab itu, ketika ada masyarakat yang bertikai dan akhirnya terjadi chaos pasca Pilkada 2024, aspek yang paling bisa disalahkan adalah elite politik.

Hal ini karena dianggapnya, pendidikan politik belum merata ke masyarakat, sehingga provokasi-provokasi berbau politik kepada masyarakat masih mudah disulut.

“Semuanya tergantung elit dan para pemegang kekuasaan, oleh karenanya saya pikir elite dan pemakaian kekuasaan baik politik, ekonomi kemudian partai politik, pejabat itu kemudian memberikan ruang yang cukup,” kata Kaka.