IMM Anggap Ide PDIP Jadikan Polri di Bawah Kemendagri Bentuk Kemunduran

JAKARTA – Ketua Umum DPP IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), Riyan Betra Delza mengatakan bahwa ide Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang mengusulkan agar Polri dipidahkan menjadi di bawah Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) adalah bentuk kemunduran berpikir.

“Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi,” kata Riyan dalam keterangannya, Sabtu (30/11) seperti dikutip Holopis.com.

Dengan keberadaan Polri di bawah Kemendagri, maka korps Bhayangkara tersebut tak lagi bisa bekerja independen. Sebab selama ini, Polri hanya bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

“Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang,” ujarnya.

Sebagai bagian dari narasi politis, Riyan mengaku paham mengapa Deddy Sitorus mengeluarkan statemen semacam itu. Sebab, mereka kecewa dengan hasil yang dicapai PDIP dalam Pilkada 2024.

Di mana untuk jagoan mereka di Pilkada Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara kalah telak dari para rivalnya.

Hanya saja Riyan mengingatkan bahwa sebagai partai pemenang Pileg 2024 dan partai besar hingga berkuasa selama 2 periode lalu, statemen berbahaya semacam itu seharusnya tidak perlu digelontorkan. Sebab, narasi yang disampaikan oleh Deddy Sitorus bisa memecah-belah bangsa.

“Saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini. Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini,” tuturnya.

“Dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apalagi menyudutkan salah satu instansi negara,” sambung Riyan.

Partai Cokelat

Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa pihaknya sedang menggodok wacana desakan agar Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini disampaikan Deddy Sitorus gegara PDIP menuduh ada “Partai Cokelat” yang bekerja dan diperintahkan Joko Widodo untuk membantu pemenangan di Pilkada 2024. Situasi ini akhirnya membuat sejumlag calon Kepala Daerah yang diusung PDIP kalah. Sebut saja di Pilkada Sumut, Banten, Jabar, Jateng dan Jatim.

“Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar dikembalikan ke bawah komando Kementerian Dalam Negeri,” ujar Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, dalam jumpa pers, Kamis (28/11).

Ia berharap, kalangan anggota DPR RI nantinya bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan.

“Di luar itu saya kira tidak perlu lagi diserahkan penanganannya kepada Polri. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan dan menindak,” kata Deddy Sitorus yang juga anggota DPR RI.