Hasbil : Sudahi Narasi Curang

JAKARTA – Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim Lubis mengatakan bahwa narasi curang yang saat ini sedang digaungkan oleh PDIP untuk kekalahan di sejumlah daerah di Pilkada 2024 patut disayangkan.

Terlebih terkiat dengan potensi terjadinya Pilkada dua putaran untuk di Provinsi DKI Jakarta.

Jika memang hasil dari proses penghitungan suara di KPU memang menunjukkan Pilkada Jakarta 2024 dua putaran, maka tak boleh ada yang menganulir dan mendiskreditkan hasil Pemilu dengan narasi curang dan sebagainya.

“Sudahilah penggunaan narasi2 ‘curang’, belajar dari Pilpres, semua bisa dibuktikan karena ada tempatnya, konstitusi sudah mengatur itu,” kata Hasbil dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (1/12).

Persoalan apakah nantinya memang Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran atau tidak, sebaiknya semua pihak harus menunggu dan menghormati kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu.

“Pilgub Jakarta 1 atau 2 puturan biarkan KPU yqng memutuskan (melalui) pleno KPU acuannya,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Hasbil pun mengajak semua pihak untuk tidak menebar provokasi kepada masyarakat. Justru ia mengajak semua pihak ikut mendewasakan demokrasi, sekaligus marawat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Yuk, skip provokasi dalam bentuk apa pun, kita rawat bersama demokrasi Jakarta kita,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, bahwa Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy mengklaim tidak akan ada pilkada dua putaran di Jakarta. Sebab berdasarkan data internal PDIP, Pilkada Jakarta 2024 dimenangkan oleh Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno dengan persentase 50 persen lebih.

“Meskipun ada pihak yang memaksakan dua putaran, kami yakin ini (pilkada Jakarta – red) satu putaran,” kata Ronny.

Selain itu, Ronny juta menyebut partainya akan melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada Jakarta. Salah satunya kebijakan penjabat (Pj) gubernur DKI Jakarta yang merombak camat dan lurah saat pilkada sedang bergulir.

Perombakan itu menurut Ronny telah bertentangan dengan UU Pilkada, tepatnya pasal 71 ayat (2).