JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah resmi mengumumkan upah kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen pada tahun. Meski begitu, kenaikan upah itu dinilai tidak terlalu berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.
“Saya sering menyampaikan juga, bahwa buat para pengusaha, kalau saya bicara dengan mereka, juga investor-investor yang saya bicarakan, itu lebih masalah produktivitas,” ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (30/11).
“Memang bukan rezimnya lagi biaya UMR murah, tapi adalah harus berbanding lurus dengan produktivitas yang juga meningkat,” lanjutnya.
Menurutnya, aspek tersebut paling penting di antara aspek-aspek lainnya. Karena bisa saja, pengusaha membayar murah untuk kerja dua orang, tapi mungkin bayar lebih tinggi, tapi produktivitasnya lebih baik hanya cukup satu orang.
“Jadi kuncinya justru adalah bagaimana produktivitas ini juga berjalan meningkat dengan kenaikan upah yang berjalan,” kata Rosan.
Lebih lanjut, mantan ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia itu meyakini, kenaikan UMP tahun depan sebesar 6,5 persen tidak akan memengaruhi investasi.
“Saya meyakini sih itu tidak. Karena kembali lagi produktivitas kita juga itu yang harus kita dorong dan kita tingkatkan. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang masuk ke Indonesia,” terang Rosan.
Dia pun mencontohkan seperti sektor manufaktur biasanya ada jangka waktu pada saat berinvestasi. Misalnya saja seperti membangun pabrik dengan target penyelesaian dua tahun.
“Nah dalam dua tahun ini kita siapkan sumber dari manusia kita sesuai dengan ekspektasi mereka, sehingga pembayaran yang diterima oleh tenaga kerja kita juga bukan hanya berstandar di Indonesia, malah bisa berstandar juga internasional,” lanjutnya.
