Makassar – Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar melarang Wali Kota Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melakukan mutasi pejabat usai Pilgub.
Atas putusan itu Danny merasa heran. Kata Danny, menegaskan urusan terkait mutasi pejabat bukan kewenangan Bawaslu Sulsel.
“Barusannya ada Bawaslu menulis surat seperti ini ke kepala daerah. Itu bukan kewenangan Bawaslu, Bawaslu hanya mengawasi, mau mengganti atau tidak bukan urusannya Bawaslu,” tegas Danny dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (30/11).
Menurut Danny, imbauan itu dikeluarkan untuk kepentingan sekelompok tertentu. Dia menuding ada pihak yang mengintervensi Bawaslu Sulsel mengeluarkan imbauan tersebut.
“Kenapa Bawaslu tulis begitu, berarti ada yang menyuruhnya. Dicurigai ada yang suruh, ada apa, berarti ada Bawaslu ditekan oleh seseorang. Ini mengungkap bahwa Bawaslu bisa terindikasi kepentingan tertentu. Terungkap ini, ada apa?,” kesalnya.
“Terus apa urusannya, kenapa dia mau larang, larang itu sudah ada aturannya. Kenapa mesti saya? Berarti ada yang pesan. Ini terungkap kalau ada yang pesan ini barang,” sambung Danny.
Dia pun hingga saat ini masih mempertanyakan surat Bawaslu yang ditujukan kepadanya tersebut. Seharusnya, lanjut Danny, surat Bawaslu Sulsel tertulis imbauan untuk semua kepala daerah.
“Tendensius ini, ada apa, justru ini mengungkap bahwa Bawaslu mengakomodir kepentingan orang tertentu,” tegas Danny.
Danny menduga surat Bawaslu Sulsel itu ditujukan kepadanya sejak dirinya mewacanakan akan melakukan mutasi terhadap 10 lurah yang diduga terlibat politik praktis.
Bawaslu Sulsel, kata Danny, harusnya mendorong penindakan tegas pemerintah terhadap lurah tidak netral di Makassar.
“Kok kelihatannya panik kalau saya mau ganti orang. Kalau saya dapat izin, ada apa? Berarti ada yang mau dilindungi di Pemkot Makassar kan saya sebut ada 10 lurah yang terindikasi tidak (netral),”jelas Danny.