Menteri Agama Republik Indonesia (Menag) Prof KH Nasaruddin Umar menggelar Rapat Koordinasi di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah pada hari Minggu 24 November 2024. Dalam rakor tersebut, Menag membahas berbagai hal terkait persiapan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M atau haji 2025.
Rakor dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Dubes RI untuk Saudi Abdul Aziz, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Gugun Gumilar dan Bunyamin, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRi Jeddah Nasrullah Jasam.
“Kita melakukan rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji di tahun mendatang. Kita mempersamakan wawasan dan visi ke depan Kemenag, terutama yang berkaitan dengan haji dan umrah,” kata Menag Nasaruddin Umar.
Rapat diawali dengan laporan terkait evaluasi, timeline, dan progres persiapan penyelenggaran haji. Laporan disampaikan secara bergantian oleh Dubes RI Abdul Aziz, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, dan Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary. Berikutnya Kepala BP Haji Gus Irfan mengenalkan badan yang dipimpinnya dan progres penyiapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) nya.
Nasrullah misalnya, melaporkan sejumlah kebijakan baru yang diberlakukan Arab Saudi pada penyelenggaraan haji 2025, antara lain: kontrak layanan jangka panjang untuk kesinambungan kualitas pelayanan, serta kontrak paket khusus (transportasi dan akomodasi Masyair), bagi petugas haji di Masyair.
Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid menyampaikan update persiapan tim layanan luar negeri. Kepala BPKH Fadlul Imansyah menegaskan komitmennya untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dari sisi pendanaan. Sementara Konjen RI Yusron Ambary menyampaikan terkait tugas pelindungan jemaah, sosialisasi beragam jenis visa haji, dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
“Insya Allah kami bekerja sama dengan BP Haji Gus Irfan, BPKH, Dubes RI, Konjen RI. Insya Allah dengan kolaborasi ini kita berharap pelaksanaan haji yang akan datang akan lebih rapi dan lebih ideal,” ujarnya.
Imam Besar Masjid Istiqlal ini pun berharap semua jajarannya belajar dari pelaksanaan haji sebelumnya. Berbagai potensi kesalahan harus diantisipasi agar tidak terulang, termasuk upaya penyelesaian secara cepat harus dipersiapkan sejak saat ini.
“Kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau dan insya Allah kita juga akan melakukan penyesuaian-penyesuaian di masa mendatang. Mudah-mudahan kerja sama yang baik ini akan melahirkan pelaksanaan yang lebih baik di masa mendatang,” harapnya.
Penyediaan Layanan
Tim Penyedia Layanan Haji rencananya akan mulai melaksanakan tugasnya di Arab Saudi. Menag Nasaruddin berpesan agar tim bekerja berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Menag berharap kelemahan sebelumnya bisa diselesaikan melalui persiapan yang lebih awal.
“Kita juga harus melakukan penyesuaian dengan kebijakan Arab Saudi. Sebab urusan haji bukan hanya diatur oleh Indonesia. Kita harus berkolaborasi dengan Pemerintah Saudi Arabia. Jadi harus ada simetris antara Kebijakan Kemenag RI dan Kementerian Haji di Saudi,” pesan Menag
Menag mengapresiasi sejumlah langkah yang sudah dilakukan tim Ditjen PHU dan KUH KJRI Jeddah.
“Teman-teman ini saya berterima kasih karena sudah proaktif untuk melakukan lobi-lobi dan pendekatan. Bahkan sudah melaukan sejumlah langkah. Ini yang kita hatapkan,” ucap Menag.
“Teman-teman di sini sudah melakukan sesuatu yang memang harus dikerjakan. Jangan ketinggalan dengan negara lain karena terlambat satu hari itu besar artinya untuk yang akan datang,” tandasnya.
