JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan potensi terjadinya lonjakan harga pangan menjelang Pilkada 2024, serta perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Pasalnya pada momen tersebut, sering terjadi lonjakan permintaan pangan. Terlebih lagi Pilkada 2024 ini akan dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia, dari tingkat Kabupaten/Kota hingga provinsi.
Tito pun menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam mengantisipasi pemborongan bahan pangan dengan memastikan stok tercukupi. Sehingga, menghindari adanya gejolak harga di masyarakat.
“Kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan Bulog dan distributor pangan. Biasanya menjelang pemilihan ada aksi pemborongan bahan sembako, sehingga stok harus siap digelontorkan ke pasar,” ujar Tito dalam keterangannya, yang dikutip Selasa (19/11).
“Gelontorkan bahan pangan untuk menstabilkan harga di pasar. Kita perlu memastikan stok cukup untuk menghindari gejolak harga yang berpotensi membebani masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengklaim harga pangan masih tetap stabil menjelang agenda pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, serta menjelang perayaaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.
Plh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Rinna Syawal mengakui memang terdapat lonjakan harga pangan di beberapa daerah. Namun secara keseluruhan masih cenderung stabil.
“Masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang harganya masih di atas Harga Acuan Pembelian (HAP)/Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip Holopis.com, Selasa (19/11).
“Hal ini harus kita antisipasi menjelang Pilkada dan Nataru. Harga pangan harus bisa dipastikan terjangkau oleh masyarakat dan stabil,” sambungnya.
Untuk menjaga harga pangan tetap stabil, Rinna mengimbau pemerintah daerah (pemda) yang harga komoditas di wilayahnya berada di atas HAP agar segera melakukan penetrasi pasar.
Menurutnya, hal tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di daerah.
“Provinsi maupun kabupaten/kota perlu mendatangkan beras dari wilayah surplus, memfasilitasi distribusi pangan, dan melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM),” kata dia.
