JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sesumbar bahwa teroris Papua atau yang mereka sebut sebagai KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) kian tumbuh subur.
Mantan Kabareskrim itu mengkambinghitamkan pengumuman daerah otonomi baru (DOB) dan juga perubahan terkait dengan kebijakan dana otonomi khusus papua (Otsus) menjadi penyebab tumbuh suburnya teroris Papua.
“Kita lihat sebelum pengumuman DOB dan juga perubahan terkait dengan kebijakan dana otsus. Saya ingat beberapa tahun yang lalu jumlah KKB kita masih kurang lebih sekitar 300,” kata Listyo Sigit beberapa waktu lalu.
“Namun pasca itu, yang terjadi saat ini jumlah KKB kita melebihi 1400 kalau nggak ya. Dan jaringannya juga semakin bertambah,” imbuhnya.
Listyo pun berdalih bahwa kebijakan yang telah ditentukan pemerintah pusat membuat warga Papua malah melakukan perlawanan dan membuat bertambahnya gerakan separatis.
“Artinya apa? Apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk disejahterakan masyarakat Papua, belum bisa diterima dengan baik atau mungkin belum tersosialisasi dengan baik,” ucapnya.
Oleh karena itu, Listyo Sigit memerintahkan kepada jajaran untuk siap menghadapi situasi tersebut dan memberi pemahaman kepada warga Papua bahwa NKRI serius ingin menyejahterakan Papua.
“Sehingga, yang ada justru sebaliknya, jumlah KKB nya yang semakin meningkat. Sehingga di satu sisi, rekan-rekan tentunya harus siap menghadapi ini. Di sisi lain bagaimana memahamkan saudara-saudara kita di Papua,” pintanya.
“Bahwa NKRI ini serius untuk betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua, ini menjadi tantangan tersendiri,” pungkasnya.
Beberapa bulan lalu jagad maya X atau Twitter diramaikan dengan perbincangan mengenai keamanan air isi…
JAKARTA - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa semua produk yang berakitan dengan bahan kebutuhan…
Wacana yang beredar terkait peniadaan koridor 1 (Blok M-Kota) akibat adanya MRT Fase 2A selesai…
JAKARTA - Influencer Ferry Koto menilai bahwa kemarahan PDIP kepada Joko Widodo saat ini berasal…
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para koruptor untuk…
Mungkin banyak yang tak sadar bahwa setiap transaksi Quick Response Indonesian Standard (QRIS), ada biaya jasa layanan…