HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan sebuah lembaga seperti partai politik harus didorong dan diperkuat.
Hal tersebut, disampaikan Muzani saat menghadiri presentasi uji publik monitoring dan evaluasi yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/10).
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar setiap masyarakat di Indonesia dapat mengakses data-data yang disajikan oleh partai politik sebagai pemenuhan informasi yang dibutuhkan.
“Saya kira monitor dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat hari ini dan yang terus dilaksanakan setiap tahun adalah sesuatu yang sangat positif, mendorong kesadaran bagi para lembaga-lembaga publik untuk terus menjaga diri bahwa keterbukaan publik harus terus terjaga karena mereka pertama menggunakan uang negara,” kata Ahmad Muzani seperti dikutip Holopis.com.
Partai politik seperti Gerindra saat ini mendapat dana bantuan politik dari pemerintah. Dana tersebut, kata Muzani, wajib dipertanggungjawabkan dengan baik dan dilaporkan kepada masyarakat seluas-luasnya. Sehingga masyarakat terutama netizen Indonesia dapat menelusuri kemana saja dana negara yang sudah digunakan oleh partai.
“Partai Gerindra hari ini telah mempresentasikan kepada KIP tentang pendanaan uang negara yang digunakan oleh partai. Misalnya, pendidikan politik, rekruitmen, dan konsolidasi yang sifatnya itu menjadi kegiatan rutin partai Gerindra di setiap tingkatan. Dan kami selalu mencatat dan mengupload ke website partai Gerindra atas penggunaan dana tersebut,” jelas Muzani.
“Karena itu setiap rupiah yang diberikan negara kepada lembaga publik harus bisa dipertanggung jawabkan apa dan bagaimana keuangan yang digunakan. Maka monitoring dan evaluasi evaluasi yang diselenggaran oleh KIP adalah upaya untuk penyadaran bahwa monitoring dan evaluasi sesungguhnya bukan oleh KIP tetapi yang dilakukan oleh rakyat dan netizen,” tambah Ketua MPR itu.
Itu sebabnya, Muzani berharap, kegiatan monitoring keterbukaan lembaga oleh KIP dapat terus dilakukan. Menurutnya, setiap parta harus memiliki kesadaran untuk terus melakukan keterbukaan kepada masyarakat atas informasi dan pertanggungjawaban sebagai regenrasi kepemimpinan.
“Itulah penyadaran yang akan terus dilakukan oleh KIP sehingga lembaga-lembaga publik kita terus terjaga dalam hal menggunakan keuangan negara dalam hal mengambil keputusan – keputusan hukum dan politik. Sebab partai politik adalah instrumen penting dalam rekruitmen seorang calon pemimpin baik di pusat dan daerah,” tutup Muzani.
Sebagai informasi, Partai Gerindra telah meraih 10 penghargaan kategori lembaga publik paling inovatif dan informatif dari KIP. Artinya Partai Gerindra menjadi satu-satunya partai politik yang paling informatif dan terbuka terhadap publik.
