HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menduga bahwa sikap Said Didu selama ini menyerang Joko Widodo dan keluarganya (Gibran) dengan isu adili Jokowi maupun Fufufafa karena tantrum tidak dapat jatah jabatan di Kabinet Indonesia Maju.
“Saya ini menduga bahwa Said Didu dkk itu tidak mendapatkan porsi untuk berpartisipasi dengan pemerintahan yang kemarin yang pak Jokowi, bahkan pemerintah yang sekarang,” kata Habib Syakur di kantor Koma.ID, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/11).
Terlebih jaringan yang ada di samping Said Didu saat ini cenderung merupakan kelompok yang sakit hati karena adanya porsi kekuasaan di era pemerintahan sebelumnya.
Maka alasan yang paling rasional untuk menilai sikap Said Didu cs dewasa ini adalah karena power sharing yang tidak sampai ke mereka.
“Said Didu dan kawan-kawannya itu kebetulan saya tahu ada beberapa yang bagian dari pemerintah masa lalu,” ujarnya.
Pun demikian, ulama asal Malang Raya ini pun menyayangkan sikap Said Didu yang cenderung berupaya melegitimasi narasinya dengan memberikan label suara rakyat.
Padahal kata Habib Syakur, apa yang dilakukan dan dinarasikan okeh Said Didu tak bisa serta-merta dinisbatkan sebagai suara rakyat.
“Said Didu dan kawan-kawan itu banyak menjual nama rakyat atas nama rakyat, sampai hari ini rakyat tidak pernah ada perbaikan dalam nasib hidupnya,” tandasnya.
Dengan demikian, agar masyarakat Indonesia mawas diri dan tidak mudah terprovokasi dengan kelompok Said Didu.
“Di sini harus diwaspadai, hati-hati,” ucapnya.
“Saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia, hati-hati. jangan di dengarkan kelompok-kelompok ini. Ini berbahaya, bisa mengadu domba kelompok,” sambungnya.
Hanya saja, Habib Syakur tetap mendorong agar pemerintahan Prabowo Gibran dalam bingkai Kabinet Merah Putih senantiasa memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah benar-benar untuk kepentingan rakyat.
“Rakyat hanya bisa mengadu hanya kepada pemerintah. Pemerintah bisa mencarikan jalan keluar untuk kehidupan rakyat yang lebih baik. Hanya setiap masa pemerintahan ini belum mencapai kesempurnaan untuk berupaya memakmurkan rakyat. Sudah ada upaya-upaya memakmurkan rakyat, tapi belum sempurna 100%,” pungkasnya.
