Dwita Ria Yakin Bulog Bisa Kembali Pada Fungsinya yang Strategis

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Gerindra, Dwita Ria Gunadi menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mengeluarkan kebijakan pembebasan hutang kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, dan nelayan.

Selain itu, Presiden juga mengambil kebijakan penting untuk mengembalikan fungsi utama Bulog sebagai penyangga pasokan dan stabilisator harga pangan nasional.

Dwita menyatakan, keyakinannya bahwa langkah transformasi Bulog yang dilakukan Presiden Prabowo akan membawa Indonesia menuju swasembada pangan.

“Dengan kebijakan ini, Bulog akan kembali pada fungsinya yang strategis untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan di seluruh wilayah Indonesia, sejalan dengan visi swasembada yang dicanangkan,” katanya dalam rilis yang dikutip Holopis.com, Minggu (10/11).

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, negara harus mampu memproduksi lebih banyak pangan.

“Jika negara tidak mampu produksi dan tidak mampu memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan, maka akan terjadi kekacauan,” ujarnya.

Oleh karena itu, peran Bulog akan menjadi semakin krusial dalam menjamin ketahanan pangan nasional.

Setelah mengikuti Focus Group Discussion (FGD) antara Bulog dan Komisi IV DPR di Jakarta, Dwita Ria menambahkan bahwa Komisi IV meyakini transformasi Bulog perlu segera dilaksanakan untuk memperkuat peran strategisnya.

“Dengan adanya langkah ini, Bulog akan mampu menjadi institusi yang fokus pada ketahanan pangan dan stabilisasi harga tanpa terikat pada struktur birokrasi yang kompleks,” lanjut Dwita Ria.

Transformasi ini diharapkan akan menguatkan peran Bulog sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Dwita Ria yakin bahwa swasembada pangan akan tercapai, sehingga rakyat Indonesia dapat menikmati pangan yang terjangkau dan berkualitas di seluruh pelosok negeri.

Melalui kebijakan ini, Presiden Prabowo tidak hanya memberikan solusi jangka pendek dengan pembebasan hutang bagi UMKM, petani, dan nelayan, tetapi juga memperkokoh fondasi jangka panjang bagi ketahanan pangan nasional.