Sempat Ada Manipulasi Data Inflasi, Menko Polkam Ingatkan Ini ke Kepala Daerah

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di tingkat provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Dia berpesan kepada seluruh jajaran untuk melaporkan data yang ada dengan benar dan akurat. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2024, di Sentul, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Budi menegaskan, bahwa dengan data yang benar, maka seluruh kebijakan yang diambil pemerintah diharapkan dapat tepat sasaran dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat.

“Melaporkan dengan data yang benar sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif,” ujarnya dalam Rakornas bertajuk ‘Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045’, seperti dikutip Holopis.com.

Sebagaimana diketahui, pesan ini disampaikan Budi Gunawan setelah sebelumnya sempat terdengar kabar terkait manipulasi data inflasi oleh kepala daerah. Hal itu diungkap oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Manipulasi data inflasi tersebut tak lepas dari kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang mampu menjaga inflasi mereka. Sementara daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.

Adapun selain data, Menko Budi dalam kesempatan yang sama juga meminta jajaran kepala daerah untuk terus menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerahnya masing-masing.

Dalam hal itu, Menko Budi meminta kepala daerah untuk terus menjalin dan meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif di daerahnya. Kemudian meningkatkan sinergi dan koordinasi.

Selanjutnya, kepala daerah juga diminta untuk berhati-hati di dalam membuat kebijakan, termasuk pembuatan yang berpotensi menimbulkan gejolak.

“Contohnya di dalam penentuan upah minimum provinsi maupun kabupaten kota yang melibatkan dalam hal ini adalah pengusaha buruh dan pemerintah yang keempat menjamin penyediaan layanan publik yang adil yang merata dan tidak diskriminatif,” ujar Menko Budi.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu berharap, ke depan seluruh pemerintahan daerah dapat menjalin sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan, serta melibatkan masyarakat dalam menyusun berbagai kebijakan untuk mencapai asta cita pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.